Mendagri Nilai GBHN Perlu untuk Presiden Tepati Janji Jangka Panjang

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bicara tentang penghidupan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Tjahjo, GBHN diperlukan oleh presiden untuk menepati janji yang bersifat jangka panjang.

"Saya kira negara secara komprehensif harus punya perencanaan jangka panjang. Mulai dari zaman Pak Sukarno, Pak Harto (Soeharto) dengan repelitanya dan sistem pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat," kata Tjahjo kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

"Janji seorang presiden menjadi program perencanaan. Bisa 5 atau 10 tahunan. Jangan sampai terputus kesinambungan dan perencanaan jangka panjang, ya perlu GBHN," imbuhnya.

Baca juga: Fadli: Amendemen UUD Harus Cermat, Jangan demi Kepentingan Sesaat

Tjahjo memastikan GBHN tidak mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, sebut dia, terdapat skala prioritas.

"Setiap GBHN dijabarkan, apapun. Sekarang saya saja menyetujui perencanaan anggaran program pemda. Pasti ada skala prioritas. Seperti DKI, masalah kemacetan, masalah banjir, kaki lima. Ada skala prioritas," jelasnya.

Baca juga: Anggota DPR Setuju GBHN Hidup Kembali

Diketahui, MPR saat ini tengah menggodok penghidupan kembali pembangunan model GBHN. Badan Pengkajian MPR sudah melakukan kajian dan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Hasilnya, banyak masyarakat yang ingin GBHN dihidupkan kembali.

"Di sinilah perlu GBHN yang bisa menjadi pedoman semua. Kajian dan rekomendasi di MPR sudah kuat tinggal kemauan politik saja. Pola pembangunan model GBHN merupakan representasi dan implementasi Pancasila yang ingin perencanaan dan pelaksanaan terarah dan legitimasinya kuat," kata anggota MPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR' di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (26/7). (zak/idh)