Anggota DPR Setuju GBHN Hidup Kembali

Jakarta - Anggota Komisi III DPR F-PPP Arsul Sani mengatakan setuju jika pola pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan MPR. Ia menyebut pembangunan dengan model GBHN dapat menghubungkan program pemerintahan lama dengan yang baru.

"Kalau ada GBHN, saya kira itu ada conecting tool, alat yang menghubungkan connecting document lah, ada dokumen yang menghubungkan antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan ke depan," ucap Arsul di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: MPR: GBHN Bisa Jadi Alat Ukur Keberhasilan Pembangunan

Arsul mengatakan GBHN menjadi alat ukur untuk menentukan kinerja pemerintah. Menurut dia, tanpa GBHN, sulit menentukan baik-tidaknya kinerja presiden.

"Kan tidak adanya GBHN itu menurut saya juga membuat kesulitan lembaga perwakilan untuk mengukur, misalnya apakah presiden pemerintah itu telah berjalan dalam rel sebagaimana yang diinginkan katakan oleh rakyat," katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan ada kelebihan dan kekurangan jika GBHN kembali diterapkan. Meski membuat kinerja pemerintah terukur, GBHN dianggap membatasi kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi.

Baca juga: Ingin Amendemen UUD 1945 Jadi Alasan PDIP Incar Kursi Ketua MPR

Diketahui, MPR saat ini tengah menggodok penghidupan kembali pembangungan model GBHN. Badan Pengkajian MPR sudah melakukan kajian dan diskusi panjang dengan berbagai pihak. Hasilnya, banyak masyarakat yang ingin GBHN dihidupkan kembali.

"Di sinilah perlu GBHN yang bisa menjadi pedoman semua. Kajian dan rekomendasi di MPR sudah kuat tinggal kemauan politik saja. Pola pembangunan model GBHN merupakan representasi dan implementasi Pancasila yang ingin perencanaan dan pelaksanaan terarah dan legitimasinya kuat," kata anggota MPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasludin dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR' di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (26/7).


Ketua MPR akan Bawa Pembahasan GBHN ke Rapat Paripurna:

[Gambas:Video 20detik]

(zap/tsa)