Lirik Opsi Paket Pimpinan MPR PDIP, Gerindra Kaji Rencana Amendemen UUD

Jakarta - PDIP menyatakan membuka peluang membuat paket pimpinan MPR 2019-2024 bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945. Partai Gerindra mengatakan mereka tengah mempelajari rencana amendemen tersebut yang salah satu poinnya adalah menghidupkan kembali pembangunan model GBHN.

"Kami akan pelajari, seperti apa konsep penghidupan GBHN tersebut, apakah memang perlu dilakukan dan apakah harus diatur dalam UUD," kata anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman, Minggu (11/8/2019).

Baca juga: PDIP Buka Peluang Paket Pimpinan MPR dengan Eks Koalisi Prabowo

Menurut Habiburokhman, rencana penghidupan kembali GBHN itu positif. Namun dia khawatir wacana amandemen terbatas itu meluas ke aspek lainnya. Karena itu, ia menegaskan rencana amandemen terbatas mesti dilakukan secara hati-hati.

"Sekilas kami tangkap nawaitu rekan-rekan PDIP bagus agar pembangunan bisa terus berkesinambungan walaupun terjadi pergantian pemerintahan. Kami akan benar-benar kaji," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR Setuju GBHN Hidup Kembali

"Masalahnya, sekali pintu amendemen dibuka, bisa jadi ada hal lain yang terseret amendemen. Itu yang agak mengkhawatirkan. Kalau amendemen soal GBHN mau dilaksanakan, kita ingin sejak awal dikunci bahwa tidak akan melebar ke hal-hal lain," imbuh Habiburokhman.

Soal paket pimpinan MPR sendiri, Habiburokhman mengatakan pembahasan masih berlangsung dinamis. Ia tidak menutup kemungkinan jika Gerindra akan duduk bersama PDIP di kursi pimpinan MPR.

"Kemungkinan sangat terbuka," kata Habiburokhman.

Baca juga: Ingin Amendemen UUD 1945 Jadi Alasan PDIP Incar Kursi Ketua MPR

Diberitakan, PDIP akan mengusung agenda amendemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024. PDIP pun membuka kemungkinan membuat paket pimpinan MPR dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang pernah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK (Koalisi Indonesia Kerja) atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amendemen terbatas UUD 45," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Masjid Al Ihsan Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Minggu (11/8).


Kursi Ketua MPR untuk Golkar, ARB: Haruslah!:

(tsa/gbr)