KPU Sambangi Mabes Polri Bahas Kelancaran Pilkada 2020

KPU Sambangi Mabes Polri Bahas Kelancaran Pilkada 2020

Audrey Santoso - detikNews
Rabu, 07 Agu 2019 17:09 WIB
Foto: KPU sambangi Mabes Polri bahas kelancaran Pilkada 2020 (Audrey Santoso/detikcom)
Jakarta - Ketua KPU Arief Budiman bersama para komisionernya mengunjungi Mabes Polri. Arief mengatakan salah satu tujuan kedatangannya adalah untuk membahas Pilkada 2020.

"Kepada kepolisian, kami perlu memberikan atensi khusus. Kami perlu datang ke sini karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara intensif untuk kepentingan kelancaran Pilkada 2020," kata Arief di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).


Arief menyampaikan pihaknya akan merilis tahapan Pilkada 2020 pada 23 September 2019 mendatang. "KPU merencanakan pada 23 September yang akan datang itu akan melakukan launching Pemilihan Kepala Daerah 2020," sambung Arief.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedatangan KPU disambut Wakapolri Komjen Ari Dono beserta Asops Kapolri Irjen Martuani Sormin, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Rachmad Wibowo dan jajaran. Belajar dari pilkada sebelumnya dan Pilpres 2019, Ari menjelaskan kejahatan siber seperti hoax dan ujaran kebencian merupakan hal yang perlu diperhatikan.

"Secara umum ada beberapa peristiwa yang belum pernah terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, khususnya kejahatan di siber, hoaks dan hate speech," ucap Ari pada kesempatan yang sama.

Kembali ke Arief, dia menerangkan kedatangannya ke Mabes Polri juga dalam rangka memberi penghargaan kepada Polri. Arief menilai Polri mempermudah kerja KPU.

"Kenapa KPU berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada Polri, walaupun ini sebetulnya masing-masing institusi punya tugas kewenangan dan kewajiban masing-masing. KPU merasa dalam menjalankan tugas kepemiluan begitu banyak mudah dikerjakan dengan dukungan kepolisian yang maksimal," tutur Arief.


Dia mengungkapkan Polri membantu dengan cepat permasalahan-permasalahan yang dihadapi KPU. Semisal, saat server KPU hendak diretas dan saat ada hoax 7 kontainer surat suara tercoblos.

"Mengingat beberapa kali sistem KPU diserang oleh hacker dari luar, sehingga sistem tidak berjalan maksimal. Itu pihak kepolisian kita telepon saja, kita WhatsApp saja, kerjanya begitu cepat. Jadi tidak perlu laporan resmi," jelas Arief.

"Kemudian beberapa isu di publik, kita diserang hoax, berita yang bohong disebarluaskan ke masyarakat. Ketika dikonfirmasi, teman-teman kepolisian langsung ikut ke lapangan, misalnya isu 7 kontainer itu penanganan begitu cepat," imbuh Arief.




Tonton Video Soal Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada, Fahri: Bukan Domain KPU!

[Gambas:Video 20detik]

(aud/gbr)



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads