PPP: Penentuan Pimpinan MPR Pakai Sistem Paket, PPP Bisa Jadi Ketua

Jakarta - Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan pemilihan kursi pimpinan MPR itu melalui sistem paket. Arsul mengatakan pemilihan pimpinan MPR ini tidak didasari perolehan suara partai.

"Undang-undang MD3 kita itu mengatur soal pemilihan pimpinan MPR itu dengan cara paket. Artinya, kalau paket, bisa saja dari yang kecil kaya PPP yang jadi ketua (MPR). Ya dong (bisa), kalau itu disepakati," kata Arsul di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: PPP: Belum Ada Kesepakatan Kursi Ketua MPR untuk Golkar

Sementara itu, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon berharap Partai Gerindra yang menduduki jabatan Ketua MPR periode 2019-2024. Alasannya, Gerindra menduduki suara partai terbanyak kedua setelah PDIP di Pemilu 2019.

"Kita berharap kalau bisa disepakati Gerindra sebagai partai yang kedua terbesar suara dalam perolehan popular 'hold' ya, saya kira itu (kursi MPR) yang kita ingin harapkan. Ya nanti kita lihat, kan secara kepartaian Gerindra yang kedua," kata Fadli di gedung DPR.

Baca juga: PKS soal Kursi Ketua MPR: Mau tapi Kalau Nggak Realistis buat Apa?

Fadli juga mengatakan masih akan melakukan lobi-lobi kepada beberapa partai termasuk PKS untuk diajak bicara terkait kursi pimpinan MPR ini. Dia mengaku waktu penentuan masih lama sehingga diperlukan komunikasi politik.

"Saya kira masih banyak waktu, masih sekitar dua bulan ya, saya kira ruang untuk melakukan komunikasi politik dan silaturahmi politik masih besar, jadi pasti akan berbicara dan akan duduk. Semua lah kita jajaki," ujar Fadli.


Tonton Video Mereka yang Disebut-sebut Masuk Bursa Ketua MPR:

[Gambas:Video 20detik]

(zap/dnu)