Ini Syarat-syarat yang Belum Dipenuhi FPI sebagai Ormas Terdaftar

Jakarta - Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diajukan organisasi kemasyarakatan FPI belum juga dikabulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Soalnya, FPI belum melengkapi lima (sebelumnya ditulis enam) syarat perpanjangan SKT.

"Memang administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan SKT untuk ormas FPI ini masih ada yang kurang. Ada enam persyaratan yang belum dilengkapi," kata Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Mendagri Mencari Pancasila di AD/ART FPI

Enam syarat yang perlu dilengkapi itu antara lain penomoran surat permohonan untuk perpanjangan SKT. FPI belum melengkapi syarat itu. Kedua, petinggi FPI belum meneken Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)-nya, padahal itu perlu sebagai syarat perpanjangan SKT.

"Dikira AD/ART itu kalau sudah dibuat kayak begitu sudah dianggap sah, kan nggak dong. AD/ART harus ada tanda tangan dari pengurus, dari ketuanya, sekretarisnya, dan lain-lain yang termasuk pengurus ada di situ. Ini kan belum ditandatangani," kata Soedarmo.

Baca juga: Mendagri Cek Pancasila di FPI, Komisi II DPR: Pemerintah Harus Bijak

FPI juga belum membuat surat pernyataan untuk melaporkan kegiatan. Syarat selanjutnya yang harus dilengkapi FPI adalah pernyataan bahwa lambang, bendera, dan atribut yang dimiliki bukan milik organisasi lain.

"Terakhir itu adalah rekomendasi dari Kementerian Agama," kata Soedarmo.

Dia menegaskan belum disahkannya perpanjangan SKT FPI bukan karena persoalan politis, melainkan persyaratan administratif.

"Perkara berkembang di luar ini ada muatan politis, ada segala macam, saya pikir itu nggak benar," kata dia.

Baca juga: FPI Belum Kantongi Izin, Mendagri: Aturan Harus Ditaati

Kemendagri telah mengembalikan dokumen pengajuan perpanjangan SKT ke FPI pada 11 Juli lalu. Mekanismenya adalah lewat Unit Layanan Administrasi (ULA).

"Tidak ada tenggat waktu. Kalau mungkin dia mau memberikan nanti bulan depan atau mungkin dua bulan lagi, nggak ada masalah," kata Soedarmo.

Ormas yang ber-SKT akan diberi dana bantuan sosial dari pemerintah, sedangkan ormas yang tidak ber-SKT tak berhak mendapatkannya. Bila SKT FPI belum sah diperpanjang, FPI tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Meski begitu, FPI tetap bisa melaksanakan kegiatan.

Sebelumnya dalam berita ini, detikcom menuliskan ada enam syarat yang perlu dilengkapi FPI untuk memperpanjang SKT. Namun setelah detikcom mengkonfirmasi ulang ke Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, dia meralat bahwa bukan enam melainkan lima syarat yang masih perlu dilengkapi FPI untuk memperpanjang SKT.


Simak Juga 'Izin Ormas Tak Kunjung Terbit, Bagaimana Nasib FPI?':

[Gambas:Video 20detik]

(dnu/bar)