4 Kesepakatan Kemenkum HAM-Walkot Tangerang Pascapolemik Tanah

Jakarta - Pemprov Banten membeberkan 4 poin yang rencananya akan disepakati pascapolemik antara Kemenkum HAM dan Walkot Tangerang Arief Wismansyah yang berujung saling lapor ke polisi. Termasuk soal kesepakatan pengelolaan 181 hektare tanah kementerian di Kota Tangerang itu.

Gubernur Wahidin Halim mengaku telah memfasilitasi kesepakatan di antara keduanya. Ada 4 poin yang rencananya disepakati keduanya. Pertama, Kemenkum HAM dan pemkot menyepakati soal izin gedung Politeknik yang menjadi awal polemik.

"Soal izin lembaga itu, kita bisa pahami sebagai program pemerintah untuk kepentingan rakyat," kata Wahidin Halim, Banten, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Walkot Tangerang Tunggu Arahan Gubernur Terkait Sengketa Tanah Kemenkum HAM

Kedua, pihak Kemenkum HAM dan pemkot juga sepakat soal penyediaan lahan terbuka hijau. Soal ini, sedang dimatangkan siapa yang akan mengelola dan akan difinalisasi kesepakatannya hari ini.

"Syarat yang diminta terkait ruang terbuka hijau sudah ada kesepakatan ada ruang terbuka hijau. Hanya siapa yang mengelola nanti kita matangkan," tambahnya.

Selanjutnya, beberapa tanah milik Kementerian yang di atasnya telah berdiri gedung pemkot atau yang dimanfaatkan oleh pemkot akan diserahkan. Proses administrasinya sedang disiapkan dalam bentuk hibah.

Baca juga: Setop Angkut Sampah, Walkot Tangerang: Kemenkum Belum Bayar Retribusi

Terakhir, kedua belah pihak akan membuat roadmap terkait pemanfaatan 181 hektare tanah Kementerian di wilayah Kota Tangerang. Pemkot dan Kementerian diminta menyepakati pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan bersama.

"Sudah (tidak jadi soal). Tinggal memang gubernur punya kewajiban menyelesaikan. Tindak lanjutnya terkait memanfaatkan lahan Kemenkum HAM," tegasnya. (bri/asp)