Jokowi Ingatkan Waspada Kekeringan, BNPB Antisipasi Karhutla

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala lembaga dan kepala daerah untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo langsung melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Bapak Presiden menekankan pentingnya pencegahan. Mencegah jauh lebih baik dibandingkan operasi pemadaman," kata Doni di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Doni mengatakan dirinya juga melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait bantuan dari TNI dan Polri untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya itu, berbagai unsur juga dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Termasuk juga dari unsur relawan, perguruan tinggi, para ulama, tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, budayawan juga kita dilibatkan," katanya.

Doni mengatakan setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tim gabungan tersebut juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan.

"Karena dari data-data yang berhasil dikumpulkan sebagian besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena manusia. Dan akan sangat sulit dipadamkan ketika sudah menjalar, mengingat sebagian besar lahan gambut kita kedalamannya lebih dari 20 meter, bahkan ada beberapa daerah yang lahan gambutnya itu mencapai 36 meter," jelas Doni.

Dia mengatakan, setiap personel yang terlibat dalam satgas gabungan tersebut mendapatkan insentif sebesar Rp 145.000. Mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh yang ada di desa dan menginap di desa.

"Sehingga diharapkan sekaligus untuk melakukan pendekatan pada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam upaya upaya pembakaran. Kemudian juga penegakan hukum, sejauh ini sudah ada 16 kasus yang diproses oleh kepolisian dan kita harapkan penegakan hukum adalah langkah yang terakhir, manakala upaya-upaya pencegahan ini tidak maksimal," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menggelar rapat terbatas mengantisipasi terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia. Jokowi mengaku mendapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 akan lebih kering dan mencapai puncaknya di bulan Agustus sampai September.

"Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, berarti statusnya waspada. 31 hari tanpa hujan berarti status siaga, dan juga 61 hari tanpa hujan, ini statusnya sudah awas," kata Jokowi di Kantor Presiden, Senin (15/7).

Dia mengatakan, kekeringan itu sudah mulai terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB dan NTT. "Oleh karena itu saya minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," kata Jokowi.

Simak Juga 'BNPB: 7 Provinsi Dilanda Kekeringan':

[Gambas:Video 20detik]