Prof Gayus Usulkan Ini untuk Selamatkan Baiq Nuril

Jakarta - Korban pelecehan seksual Baiq Nuril kini menanti keadilan. Presiden Joko Widodo diminta memberikan amnesti agar hukum atas Baiq Nuril menjadi terhapus. Masukan lain juga diberikan mantan hakim agung Prof Gayus Lumbun. Apa itu?

"Peninjauan kembali (PK) lagi," kata Prof Gayus di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Menurut Gayus, PK kedua merupakan sarana yang diberikan oleh hukum untuk meluruskan hukum yang salah.

Baca juga: Juga Didenda Rp 500 Juta, Baiq Nuril: Uang dari Mana?

Di sisi lain, kasus Baiq Nuril merupakan momen bagi Mahkamah Agung (MA) untuk membuka keran PK lebih dari satu kali. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutus PK boleh berkali-kali. Apalagi banyak putusan yang bernasib seperti Baiq Nuril, yaitu sudah divonis di tingkat PK pertama, tapi tetap belum menemui titik keadilan.

"Presiden sebaiknya menyurati MA untuk mengingatkan hal itu (soal putusan MK)," ujar Gayus.

Selain itu, Gayus setuju agar Jaksa Agung melakukan penundaan eksekusi Baiq Nuril.

"Segera, Jaksa Agung yang memiliki kekuasaan yang luas sekali, untuk segera menunda eksekusi (Baiq Nuril) sampai ada putusan yang lebih pasti," cetus Gayus.

Adapun usulan amnesti, menurut Gayus, tidak lazim. Sebab, dalam praktik ketatanegaraan, amnesti kerap diberikan untuk para tahanan politik/narapidana politik.

"Amnesti diberikan kepada pidana tertentu. Bukan pidana umum (pidum), tapi tindak pidana tertentu, seperti penyelundupan, termasuk makar. Amnesti seperti GAM," kata Gayus.

Baca juga: Masinton: Anggota Komisi III Ingin Jokowi Beri Amnesti ke Baiq Nuril

Ke depan, menurut Gayus, perlu dibuat lembaga yang perlu mengaudit ulang putusan-putusan MA yang telah inkrah. Lembaga itu memberikan eksaminasi berbagai putusan MA yang bermasalah. Namun eksaminasi itu bukan bagian dari upaya hukum.

"Badan itu meminta MA memutus untuk membentuk majelis PK yang kesekian dengan memperhatikan putusan lembaga tersebut," pungkasnya.


(asp/gbr)