Mendagri soal 'Qanun Poligami' Aceh: Tetap Dikonsultasikan dengan Pusat

Jakarta - Pemprov Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang merancang qanun atau perda yang salah satu babnya membahas poligami. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut perda tetap dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

"Ya apa pun, setiap daerah untuk menyusun perda, termasuk Aceh, kan masih ada dua, termasuk soal bendera juga kan tetap dikonsultasikan dengan pusat," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Baca juga: Menag akan Pelajari Rancangan Qanun Poligami Aceh

Rancangan qanun ini lantas menuai pro dan kontra. Salah satu alasan poligami ingin diatur dalam qanun adalah maraknya praktik nikah siri yang terjadi bila pria ingin menikah lagi.

"Tahun 2014 itu orang yang punya akta kelahiran hanya 31 persen. Sekarang, dengan mempermudah akses, sekarang mencapai 91 persen. Ternyata mayoritas orang yang tidak mengusulkan anaknya punya akta kelahiran karena faktor nikah siri. Nah, nikah siri kan di KUA kan tidak ada. Istilahnya kan tidak terdaftar," ujar Tjahjo.

Baca juga: Kanwil Kemenag Aceh Belum Pernah Dilibatkan Bahas 'Qanun Poligami'

Tjahjo menjelaskan, saat ini kepemilikan akta kelahiran mencapai 91 persen, yang sebelumnya hanya 31 persen pada 2014. Kenaikan angka ini terjadi karena pemerintah membolehkan orang yang menikah siri mengajukan akta kelahiran anaknya sepanjang disebutkan siapa nama ayah sang anak.

"Dengan kami memperbolehkan nikah yang tidak terdaftar mengajukan akta kelahiran buat anaknya sepanjang disebutkan siapa suaminya, wah ternyata melimpah sekali. Sekarang sudah mencapai 91 persen. Bagi kami, intinya, jangan di-declare to," sebutnya.

Baca juga: Anggota DPR Aceh Perempuan Setujui Rancangan 'Qanun Poligami'

"Ini pendapat saya lo ya. Saya nggak tahu argumentasi teman-teman di Aceh apa. Tapi jangan di-declare karena ini menyangkut berbagai akses," imbuh Tjahjo.


(dkp/knv)