Kasus Baiq Nuril, Komnas Perempuan Minta MA Baca Lagi Aturan yang Dibuatnya

Jakarta - Komnas Perempuan mengatakan seharusnya Mahkamah Agung (MA) mengutamakan Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 dalam mengadili Baiq Nuril. Menurutnya, MA tidak menggunakan Perma itu dengan baik.

"Perma ini harus digunakan baik sebagai saksi, korban, dan ketika dia duduk sebagai terdakwa. Artinya Perma ini seharusnya dilakukan untuk segala situasi, bukan hanya sebagai korban," ujar Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, Sri Nurherwati di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019).

Baca juga: PK Baiq Nuril Ditolak, Anggota Komisi III DPR Usul Tunda Bahas Anggaran MA

Seperti diketahui MA membantah telah mengesampingkan Perma 3/2017 yang berisikan tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam menjatuhkan putusan kasasi dan menolak Peninjauan Kembali. Menurut Sri, MA tidak bisa memahami jelas Permanya sendiri.

"Di dalam Perma tertulis perempuan berhadapan dengan hukum bukan sebagai saksi atau korban, dan jangkauannya PBH saksi korban dan terdakwa. Jadi di dalam Permanya cukup jelas, jadi harus ada turunan di dalan SOP-nya supaya terimplementasi peraturan itu sendiri, apa ya (MA) tidak cukup jeli, atau barangkali memang tidak dibaca ya Permanya sendiri," kata Sri.

Sri mengatakan seharusnya MA memahami peraturan yang dibuatnya itu. "Kan peraturan mereka sendiri, harusnya sudah dibaca. Kita berasumsi harus seperti undang-undang, ketika diundangkan semua orang harus tahu. Di MA, itu peraturan internal, semua orang di MA harus tahu bahwa itu berlaku untuk saksi korban dan terdakwa," katanya.

Baca juga: PK Ditolak, Baiq Nuril: Semoga Saya Korban Kriminalisasi Terakhir

Sebelumnya, jubir MA Andi Samsan Nganro membantah telah mengesampingkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 itu. Menurutnya Perma itu justru mengatur aspek formil bagaimana penegak hukum atau hakim bersikap dan beracara dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan hukum dengan konflik sebagai saksi atau korban, bukan sebagai terdakwa.

"Perma Nomor 3 ini adalah peraturan yang hanya mengatur aspek formil bagaimana aparat penegak hukum/hakim bersikap dan beracara dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan hukum," ujar Andi saat dihubungi, Senin (8/7).

"Sedangkan peraturan yang menjadi dasar MA mempersalahkan Terdakwa Baiq Nuril adalah hukum materiil yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu kami minta juga dipahami fungsi dan kedudukan MA dalam menangani perkara kasasi dan PK," kata Andi.


MA Tepis Tudingan Ombudsman di Penolakan PK Baiq Nuril:

[Gambas:Video 20detik]

(zap/asp)