Ngotot Parpol hingga Tahu Diri Incar Kursi Menteri

Foto ilustrasi: Para elite parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. (Pradita Utama/detikcom)

Jakarta - Parpol-parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, kini mulai berbicara soal posisi menteri di kabinet berikutnya. Ada yang disebut ngotot minta kursi menteri, ada pula yang tahu diri.

PKB merupakan salah satu parpol anggota koalisi pendukung Jokowi yang blak-blakan sejak awal. Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bahkan sudah berbicara soal kursi menteri sejak 18 Mei 2019. Cak Imin berdoa partainya mendapat 10 kursi menteri. Kini setelah Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai capres-cawapres terpilih, usulan itu kian gencar disuarakan PKB.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan berharap kursi menteri untuk PKB di 2019-2024 lebih banyak ketimbang yang didapat pada 2014-2019. Menurutnya, keberadaan menteri dari PKB bermanfaat untuk masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya (bertambah), agar lebih bermanfaat untuk masyarakat," kata Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (5/7/2019) malam.

Ngotot Parpol hingga Tahu Diri Incar Kursi Menteri

Politikus PKB Daniel Johan. (Gibran Maulana/detikcom).

PKB menyebut ingin kembali mendapatkan posisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dulu, posisi itu pernah diemban oleh Marwan Ja'far, kemudian berganti ke Eko Putro Sandjojo. Dua nama itu memang kader PKB.

"Ya Menteri Desa mungkin karena kan memang sudah berjalan, mungkin di bidang yang menyangkut basis masyarakat banyak pendidikan," kata Daniel di d'Consulate Resto & Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

PKB juga menyebut jatah menteri untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB harus dipisah, meski keduanya merupakan bagian dari Nadhliyin. "Memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU, tapi kan PKB bukan NU. Tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel Johan dalam diskusi Polemik 'Ribut Rebut Kursi Menteri' di tempat itu.

Pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memberikan penilaian terhadap sikap PKB dalam isu calon menteri ini. "PKB paling ngotot minta menteri, PDIP diam-diam saja, NU juga dipisah dari PKB sudah jelas itu," tutur Pangi alam diskusi itu.

PDIP tak ingin mengikuti langkah PKB mengusulkan daftar nama calon menteri. PDIP menyerahkan semua keputusan kepada Jokowi yang notabene merupakan kadernya sendiri.

"Pak Jokowi kan kader PDI Perjuangan, maka sangat tidak etis kalau kita meramaikan," kata politikus PDIP Zuhairi Misrawi.

Meski punya hak prerogatif, Jokowi bakal berdiskusi dengan partai-partai pendukungnya untuk menentukan nama menteri. Itu adalah sopan santun (fatsun) berpolitik.

Politikus PDIP Zuhairi Misrawi (Ari Saputra/detikcom)

"Sebagai fatsun politik, Pak Jokowi akan berdiskusi dengan pimpinan partai yang lain. Bagaimanapun kami dari Koalisi Indonesia Kerja terdiri dari beberapa partai pendukung," kata Zuhairi.

Parpol lain pendukung Jokowi, yakni PPP, bersikap pasif. Partai berlambang Kakbah ini sadar penentuan menteri adalah hak prerogatif Presiden. PPP telah mempersiapkan beberapa kandidat yang akan diajukan. Namun, Arsul mengatakan nama-nama ini baru akan diumumkan setelah adanya pembicaraan dengan Jokowi.

"Kandidat tentu kami siapkan, tetapi kami hanya akan umumkan setelah pak Jokowi mengajak bicara PPP," tutur Sekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi, Jumat (5/7/2019).

Partai Hanura, partai pendukung Jokowi yang tak lolos ke DPR, mengatakan telah mendukung Jokowi-Ma'ruf tanpa syarat. Hanura juga mengaku siap mengusulkan kader terbaiknya bila diminta oleh Jokowi.

"Biarlah Pak Jokowi memilih, sesuai hak prerogatif. Kami tawadhu' dan istiqomah. Kecuali Pak Jokowi meminta kader Hanura. Kami akan mengirimkan kader politiknya, kalau diminta," kata Ketua DPP Hanura Benny Ramdhani.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni (Dok. Pribadi)

Selain Hanura, PSI juga tak lolos parlemen. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan tidak akan mengajukan nama calon menteri untuk kabinet Jokowi-Ma'ruf karena PSI tahu diri.

"Dalam konteks PSI, kami cukup tahu diri bahwa kami tidak punya kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu kami tidak akan mengajukan nama menteri kepada Pak Jokowi," kata Raja Juli kepada wartawan.