Suara Sumbang Parpol Pro-Jokowi di Panasnya Isu Migrasi Koalisi

Presiden terpilih Jokowi (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Isu migrasi sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi menghangatkan jagat perpolitikan negeri ini. Isu ini dibalas suara sumbang dari kubu 'asli' Jokowi.

Beberapa partai 'oposisi' yang diisukan merapat ke Jokowi yakni PAN dan Partai Demokrat. Meski demikian, kedua partai tersebut memilih pasif.

"Memang sekarang kan opsinya bisa dikatakan tidak banyak. Satu, bergabung ke pemerintah dengan catatan kalau diajak dari sana. Kedua opsinya jadi oposisi, apakah itu sendiri ataukah membangun koalisi oposisi. Ketiga, juga tidak jadi oposisi. Tapi jadi pihak yang kritis konstruktif," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno, Selasa (2/7/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengenai potensi Demokrat, kami kira Pak Jokowi sudah sangat mengenal Demokrat lah. Sekarang ini kami Demokrat dalam posisi pasif," sebut Ketua DPP PAN Jansen Sitindaon pada Jumat (28/6).

Partai Gerindra juga disebut berpeluang bergabung ke pemerintah Jokowi. Namun, sampai saat ini, partai besutan Prabowo Subianto Uno itu belum menentukan sikap.

Suara-suara sumbang mengenai peluang partai yang pada pilpres kemarin mendukung Prabowo-Sandi pun mulai berdatangan dari pihak Jokowi.

Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) cenderung menutup pintu terhadap partai lain untuk bergabung ke koalisi 01.

"Sampai saat ini yang mengemuka adalah pendapat masing-masing partai KIK, namun harus diakui terdapat kecenderungan kuat untuk tidak lagi menambah anggota. Karenanya ya belum ada ajakan atau tawaran kepada partai lain yang merupakan pengusung 02 untuk bergabung," ujar Arsul Sani, Kamis (4/7).

Arsul mengatakan penentuan bertambah atau tidak bertambahnya partai pendukung pemerintah akan diputuskan Jokowi bersama para ketum parpol 01 yang terdiri atas PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan PSI yang hingga kini belum dilaksanakan. Dia menegaskan koalisi Jokowi belum melemparkan tawaran ke partai di luar pemerintahan untuk bergabung.

Nada sumbang juga datang dari PDIP. Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga berbicara pengalaman mereka berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Meski demikian, Eriko menyebut PDIP tidak dalam kapasitas menyarankan partai di luar pemerintahan untuk menjadi 'oposisi'.

"Apakah ingin semua ada di dalam pemerintahan? Kan tidak juga, gitu. Kenapa semua harus di dalam? Kan tidak juga. Kenapa semua harus ada di dalam pemerintahan? Di luar pemerintahan juga suatu hal yang mulia," kata Eriko.

"Sama seperti PDI Perjuangan selama 10 tahun ada di luar pemerintahan dan kami merasakan, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dua kali kami merasakan kemenangan berturut-turut karena kami 10 tahun di luar pemerintahan. Bukankah itu hal yang baik juga? Tapi ini tentu tidak bisa dijadikan dasar kepada partai lain, itu hak kewenangan partai masing-masing," imbuh dia.