"Ini tanggapan kami di dalam masyarakat Indonesia. Saya yakin rekan rekan media juga, apakah ingin semua ada di dalam pemerintahan? Kan tidak juga, gitu. Kenapa semua harus di dalam? Kan tidak juga. Kenapa semua harus ada di dalam pemerintahan? Di luar pemerintahan juga suatu hal yang mulia," kata Eriko di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
"Sama seperti PDI Perjuangan selama 10 tahun ada di luar pemerintahan dan kami merasakan, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dua kali kami merasakan kemenangan berturut-turut karena kami 10 tahun di luar pemerintahan. Bukankah itu hal yang baik juga? Tapi ini tentu tidak bisa dijadikan dasar kepada partai lain, itu hak kewenangan partai masing-masing," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eriko hanya berbicara mengenai pengalaman PDIP berada di luar pemerintahan selama 10 tahun sebelum menang pemilu di dua kali kesempatan setelahnya. Dia tidak menyarankan partai lain mengikuti jalan PDIP.
Eriko mengaku bersahabat dengan sejumlah politikus dari Partai Gerindra. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pun disebutnya punya hubungan yang baik. Dia yakin silaturahmi antar-elite parpol ke depan akan tetap baik.
"Tapi apakah dengan perbedaan itu terus kemudian silaturahmi persaudaraan itu menjadi hilang? Kan tidak juga. Sampai saat ini sangat baik. Boleh ditanya ke beliau langsung. Artinya, ini bukan suatu permasalahan pokok. Mari kita berkompetisi lagi 5 tahun lagi atau jangan-jangan nanti 5 tahun lagi kita bersama-sama, kan bisa juga," ucap Eriko.
Anggota DPR itu mengatakan perubahan dalam hidup tak bisa dihindari. Namun dia menyebut yang konsisten pasti dihargai masyarakat.
"Artinya, di dalam kehidupan ini yang tetap itu ya perubahan itu sendiri, tidak ada yang pasti tetap. Tapi bagaimana itu dilihat oleh masyarakat bahwa siapa pun yang konsisten, masyarakat akan menghargai," ucap Eriko.
Dia sekali lagi menegaskan tidak dalam posisi menyarankan Partai Gerindra dan Prabowo berada di luar pemerintahan. Dia menyatakan setiap partai punya kedaulatan masing-masing.
"Itu pilihan, tidak bisa kita mengatakan sebaiknya ada di luar, sebaiknya ada di dalam. Ada juga partai yang memang tidak biasa untuk di luar pemerintahan, bisa saja kan, itu hak masing-masing partai dan itu tidak bisa kita campuri, 'Oh ini lebih baik untuk Anda', tidak bisa seperti itu kita paksakan karena semua tentu memperhitungkan di tahun 2024," ucap Eriko.
"Tahun 2024 itu kan proses regenerasi berjalan, proses pergantian pemerintahan berjalan. Ini kalau tidak ada perubahan yang mendasar ya, sekali lagi dengan asumsi tersebut, sehingga semua partai melihat sudah jauh untuk ke 2024," jelasnya.
(gbr/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini