JK Beri Penghargaan ke Pemda-Korporasi yang Dukung Jaminan Sosial

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) memberikan penghargaan Anugerah Paritrana kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang taat administrasi mendukung BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Tiga provinsi terbaik adalah Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bangka-Belitung.

"Selamat kepada penerima penghargaan pada hari ini, baik UKM maupun pemda. Penghargaan ini bermakna BPJS dan pemerintah menghargai upaya untuk menjaga cara pekerja," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan BPJS-TK. Penghargaan juga diberikan kepada tiga kota, yaitu Kota Bitung, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Makassar.

Provinsi Jawa Tengah menerima dua kali penghargaan secara berturut-turut, yaitu 2017 dan 2018. Selain kepada pemerintah daerah, penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan besar, perusahaan menengah, dan UKM.

JK mengatakan suatu negara maju jika pekerjanya sejahtera. Dia meminta semua pihak terkait selalu memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.

"Suatu negara yang maju adalah bagaimana menyejahterakan rakyat kita secara adil. Salah satu bentuknya adalah mendorong pekerja agar ekonomi berjalan baik. Karena pada dasarnya pekerja adalah tulang punggung ekonomi," kata JK.

Baca juga: BPJS TK Resmikan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Berau

JK berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan perusahaan lainnya dalam memperhatikan pekerja. Dia ingin pekerja di Indonesia sejahtera.

"Kalau perusahaan kecil saja disiplin, apalagi menengah. Kalau menengah bisa, apalagi besar, yang lebih teratur. Karena upaya menyejahterakan pekerja cara kita meningkatkan produktivitas," sebut JK.

JK juga memuji pengelolaan BPJS-TK. Dia meminta BPJS-TK bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang sering mengalami defisit.

"Ada BPJS Ketenagakerjaan, juga BPJS Kesehatan. Tentu langkah-langkah untuk menyejahterakan semua. Walaupun kenyataannya, BPJS Kesehatan defisit terus-menerus. Harus ada kerja sama yang baik. Apabila satu pihak banyak dana, satu pihak defisit bebannya ke negara, pemerintah. Ke pemerintah ada batasnya," ucapnya.


Simak Juga "JK Minta BPJS Ketenagakerjaan Bangun Rumah Murah":

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/dhn)