Partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pun bereaksi. Pro-Jokowi meminta partai pengusung Prabowo-Sandi tetap jadi oposisi demi jalannya demokrasi.
"Bahkan saya menyerukan kepada partai seperti Gerindra, PKS, PAN, untuk tetap berada di luar itu akan baik bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi. Jadi tidak perlu, menurut saya, tidak perlu meminta ataupun diajak berada di dalam koalisi Pak Jokowi mendatang," ujar politikus Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2019).
Dia mengatakan demokrasi memerlukan pandangan yang berbeda. Taufiq khawatir, jika semua partai pro-pemerintah, suasana demokrasi kembali ke masa Orde Baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Taufiq tetap menganggap penting rekonsiliasi setelah Pilpres 2019. Rekonsiliasi, menurut Taufiq, untuk kepentingan negara, bukan bergabung ataupun membagi jabatan pemerintahan.
Hal senada diungkapkan rekan Taufiq, Johnny G Plate. Johnny menilai ajakan Jokowi kepada Prabowo-Sandi untuk membangun negara ialah sebagai pengawas pemerintah. Menurutnya, akan jadi hal lucu jika Prabowo dan Gerindra ikut masuk kabinet,
"Kalau kami melihat, terhormat bagi Gerindra untuk berada di luar kabinet, Gerindra dan PKS ini kan pengusung utama di koalisi BPN (Badan Pemenangan Nasional), mengambil peran sebagai pengawas pemerintahan dalam rangka check and balances, itu terhormat juga, tapi namanya kita sebut oposisi konstruktif, kan bangun negara begitu," ujar Johnny saat dihubungi, Minggu (30/6).
![]() |
Sementara itu, PDIP, yang juga bagian dari Koalisi Indonesia Kerja, menilai koalisi yang sehat adalah yang terbentuk sebelum pilpres. Di sisi lain, Hasto mengakui keberadaan oposisi diperlukan dalam demokrasi. Namun Hasto hanya tak mau menyebut itu dengan istilah 'oposisi', melainkan 'pihak di luar pemerintahan'.
"Mereka yang berada di luar pemerintahan maupun penyeimbang diperlukan dalam sehatnya demokrasi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).
Terkait koalisi dan oposisi, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mengatakan hal itu akan dibahas setelah ada pertemuan kedua paslon terpilih dan pimpinan partai di KIK. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas perlu-tidaknya penambahan partai di koalisi.
"Yang jelas, yang pernah disampaikan Pak Jokowi waktu pertama bertemu itu Pak Jokowi hanya mengatakan kalau soal penambahan apakah koalisi pemerintah akan bertambah atau tidak, tentu beliau akan bicara dengan pimpinan partai, itu sudah disampaikan pada saat pertemuan pada bulan Ramadhan kan kami ketemu sekjen-sekjen pas buka bersama," ucap Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (1/7).
Sebagaimana diketahui, Jokowi-Ma'ruf diusung PDIP, Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, PKB, PKPI, PSI, PBB, Hanura, dan Perindo. Sedangkan partai pendukung Prabowo-Sandi adalah Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Berkarya.
Jokowi resmi ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih 2019-2024 pada Minggu (30/6). Jokowi yakin Prabowo-Sandi mau bersama-sama membangun negara. Dia menyebut Prabowo-Sandi sebagai patriot dan ingin Indonesia makin kuat, maju, adil, dan makmur.
"Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).
Halaman 2 dari 2
Simak Video "Video: Heboh Pernikahan Anak di Lombok Berujung Ortu Pengantin Dipolisikan"
[Gambas:Video 20detik]
(jbr/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini