Peternak Mandiri Diminta Gabung Kemitraan Sama Saja Dukung Praktik Monopoli

Blitar - Anjloknya harga ayam membuat para peternak rakyat di Blitar terancam gulung tikar. Sementara saran Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Pemkab Blitar yang meminta peternak rakyat beralih menjadi peternak kemitraan dinilai tidak tepat.

Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Brawijaya (FEB) Malang, Candra Fajri Ananda. Menurutnya, seharusnya pemerintah hadir untuk menguatkan usaha mikro.

Sementara beralihnya peternak mandiri menjadi peternak kemitraan sama dengan mendukung praktik monopoli pada kartel perunggasan. Menurutnya itu kontradiktif dengan azas ekonomi kerakyatan.

"Saran bergabung di kemitraan itu sama saja menyuburkan praktik monopoli. Dan itu melanggar Undang-Undang Anti Persaingan (monopoli) tahun 1998. Kecuali dia mempunyai hak memonopoli itu," kata Candra pada detikcom, Kamis (27/6/2019).

Baca juga: Dinas Peternakan Jatim Turun Tangan Atasi Anjloknya Harga Ayam

Candra mengatakan, rasanya kurang tepat jika menganggap peternakan mandiri sebagai perusak harga ayam hidup di pasaran. Itu karena jumlah ayam milik peternak mandiri jauh lebih sedikit jika dibandingkan jumlah populasi ayam milik pabrik pakan atau integrator.

"Koalisi-koalisi usaha besar itulah yang bisa mempengaruhi harga. Seharusnya mereka yang diatur. Yang menyebabkan diatorsi harga itu mereka. Bukan peternak yang skalanya kecil. Kalau inti plasma ini tidak diatur pemerintah, mereka ini yang akan mengatur semau kepentingan mereka sendiri," imbuhnya.

Walaupun jumlahnya hanya seratusan, namun hampir semua peternak mandiri di Blitar tidak mau bergabung di kemitraan. Bahkan, jika ditelusuri, beberapa peternak kemitraan juga punya kandang sendiri yang digunakan secara usaha yang mandiri. Bagi peternak mandiri, bergabung di kemitraan sama saja dengan bunuh diri.

"Benar kalau peternak mandiri bilang kemitraan itu bunuh diri. Karena banyak kelemahan dalam perjanjian kerjasama yang tidak seimbang. Nah, di sinilah pemerintah seharusnya hadir. Agar terjadi perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Bukan kerjasama karena memanfaatkan kelemahan modal rakyat," tambahnya.

Baca juga: Pedagang Ayam Eceran Untung Banyak Saat Harga di Peternak Anjlok

Menurut Candra, beberapa kebijakan pemerintah selama ini tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan. Ini tidak hanya terjadi di sektor perunggasan. Namun juga di sektor pertanian.

"Ada ketidakkonsistenan pada program pemerintah. Ekonomi kerakyatan itu belum terbukti deh," pungkasnya.

Lalu bagaimana peternak rakyat keluar dari lingkaran oligarki integrator ini?. Menurutnya pemerintah harus mengajarkan peternak rakyat untuk menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi dari produk integrator.

Namun rasanya itu sulit untuk diwujudkan. Itu karena hanya integrator dengan modal besar yang mampu mendatangkan bibit ayam. Modal paling utama dalam usaha perunggasan.


(sun/fat)