Poin-poin dalam Dakwaan Sofyan Basir

Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir ketika mengikuti persidangan perdana perkara yang menjeratnya. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Sofyan Basir duduk di kursi terdakwa menghadap majelis hakim. Di sisi kirinya, terdengar kalimat demi kalimat yang dibacakan jaksa KPK dalam lembaran surat dakwaan.

Jaksa menyebutkan Sofyan terlibat dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan proses kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd. Jaksa mengatakan Sofyan berperan aktif dalam kasus itu ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero).

Apa yang dilakukan Sofyan?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Sofyan) Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yakni terdakwa memfasilitasi pertemuan antara Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan Johanes Budisutrisno Kotjo dengan jajaran direksi PT PLN," kata jaksa dalam ruang sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Nama-nama yang disebut jaksa itu sudah divonis dalam perkara serupa. Eni, yang merupakan anggota DPR, dihukum 6 tahun penjara dan statusnya sudah sebagai terpidana. Sedangkan Idrus belum dieksekusi atas vonis 3 tahun penjara karena tengah mengajukan permohonan banding. Sementara itu, Kotjo sebagai pemilik saham BNR Ltd serta pemberi suap ke Eni dan Idrus pasrah dieksekusi dengan vonis 4,5 tahun di tingkat banding, padahal hukumannya di pengadilan tingkat pertama lebih rendah, yaitu 2 tahun 8 bulan.

Konstruksi kasus ini dibongkar KPK awalnya dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Eni dan Kotjo. Eni diduga mendapatkan suap dari Kotjo demi membantunya menghubungkan dengan pihak PLN. Idrus dijerat setelahnya karena diduga turut mengarahkan suap yang diterima Eni dari Kotjo.

Lalu apa peran Sofyan?

Di dalam surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Sofyan diduga melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP. Untuk lebih jelasnya, berikut ini isi dari pasal-pasal yang digunakan jaksa KPK untuk menjerat Sofyan:

Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:

a. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14

Pasal 56 Ke-2 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Jaksa meyakini Sofyan memuluskan pertemuan antara Eni-Kotjo-Idrus dengan jajaran direksi PLN. Jaksa juga meyakini Sofyan mengetahui persis akan terjadi tindak pidana korupsi di balik pertemuan-pertemuan itu.

"Padahal terdakwa mengetahui Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Johanes Budisutrisno Kotjo," sebut jaksa.

Selain itu, Sofyan disebut jaksa memberikan arahan-arahan tertentu. Apa saja arahan?

Bermula dari Kotjo, yang ingin menggarap proyek di PLN. Karena kesulitan mendapatkan akses, Kotjo meminta bantuan rekan lamanya, yaitu Setya Novanto. Novanto pun mengarahkan Kotjo kepada Eni. Dari situ, Kotjo dikenalkan Eni kepada Sofyan. Namun, sebelum bertemu dengan Kotjo, Sofyan lebih dulu bertemu dengan Novanto.

"Dalam pertemuan itu, Setya Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada terdakwa untuk diberikan kepada Johanes Budisutrisno Kotjo," ucap jaksa.

NamunSofyan disebut jaksa menyebut proyek itu sudah adakandidatnya sehingga memintanya mengalihkan ke proyek lainnya. Selanjutnya, Sofyan bertemu dengan Eni danKotjo.

"Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan kepada Johanes Budisutrisno Kotjo agar ikut proyek Riau saja dengan kalimat, 'Ya sudah kami di Riau aja, jangan mikirin di Jawa karena sudah melebihi kapasitas', yang kemudian disanggupi oleh Johanes Budisutrisno Kotjo," ucap jaksa.

Kotjo pun mengajukan proposal sesuai arahan Sofyan. Singkat cerita, Kotjo mendapatkan proyek dengan skema penunjukan langsung.

"Terdakwa menyampaikan bahwa Johanes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU MT Riau-1 dengan skema penunjukan langsung, di mana anak perusahaan PLN, yaitu PT PJB, akan memiliki saham konsorsium minimal sebesar 51 persen sesuai dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2016," sebut jaksa.