Prabowo Sodorkan Link Berita ke MK, Ini Penjelasan Fadli Zon

Jakarta - Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menjelaskan soal link berita yang turut dijadikan tim hukum sebagai bukti dalam pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

"Link itu mungkin hanya menunjukkan indikator dan laporan saja, bukan jadi bukti. Buktinya tetap mengacu pada apa yang sebetulnya terjadi," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Prabowo Juga Berharap MK Bukan Mahkamah Kiamat atau Mahkamah Kezaliman

Menurut dia, link berita itu bukan menjadi bukti primer untuk pembuktian kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Fadli yakin tim hukum Prabowo-Sandi bakal menyertakan bukti lain yang mendukung.

"Karena kalau berita itu kan hanya menyampaikan suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itulah yang sesungguhnya jadi bukti," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyerahkan segala proses gugatan itu kepada tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto (BW). Fadli meminta pihak lain tidak perlu ikut-ikutan memberikan komentar terhadap bukti-bukti yang diserahkan tim hukum 02.

"Itu domain MK untuk melakukan judgement. Tentu kan bukti itu pengantar untuk masuk melaporkan. Saya kira nanti disertakan dengan bukti-bukti yang menunjang, apa yang jadi pengantar itu," kata dia.

"Saya yakin bahwa memang semuanya sudah melalui satu pertimbangan untuk membangun argumentasi yang kokoh untuk membuktikan apa yang disampaikan pada pelaporan itu," tegas Fadli.

Baca juga: Prabowo Ajukan Link Berita ke MK, Yusril: Harus Dikuatkan Bukti Lain

Tim hukum Prabowo-Sandiaga resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK pada Jumat (24/5). Bambang Widjojanto (BW) memimpin tim hukum tersebut.

Berdasarkan berkas permohonan yang didapat detikcom, Minggu (26/5), tim hukum mencoba membuktikan dalil Pilpres 2019 adalah pemilu yang dilakukan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu diukur dari penyalahgunaan APBN, ketidaknetralan aparat, penyalahgunaan birokrasi, pembatasan media, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai tim hukum 02 itu tidak serius dan kurang persiapan ketika mengajukan gugatan. Mereka pun yakin gugatan itu bakal ditolak MK.

"Buktinya itu harus dibuktikan secara materiil, bukan formil. Kalau yang diajukan alat buktinya media online itu kan hanya secara formil saja. Saya berkeyakinan kalau hanya mengandalkan link berita online, ditolak MK," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan kepada wartawan, Minggu (26/5).


7 Tuntutan Prabowo-Sandi dan Deretan Bukti Gugatan BPN ke MK:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/gbr)