Kontroversi Poyuono: Sebut AHY Boncel hingga Ajakan Tolak Bayar Pajak

Jakarta - Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono kembali jadi sorotan usai menyerukan ajakan 'tolak bayar pajak'. Ucapannya tersebut dinilai mengandung unsur pelanggaran hukum oleh sejumlah pihak. Namun, ternyata, bukan kali ini saja Arief menuai kontroversi.


Sekilas Mengenal Sang Pencetus 'Kontroversi'

Arief Poyuono memiliki nama lengkap FX Arief Poyuono. Dia lahir pada 4 Februari 1971 di Jakarta. Dia merupakan lulusan SMAN 40 dan pernah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya. Dia pun sempat bekerja sebagai karyawan perusahaan BUMN PT Merpati. Selain itu, Arief dikenal sebagai aktivis karena beberapa aksinya, seperti pemogokan Pelabuhan Tanjung Priok, Advokasi Serikat Pekerja PT DKB, melepaskan Indosat dari ST Telemedia, menolak pembangunan gedung DPR RI, sampai ikut pemogokan buruh nasional.

Pada 2014, dia mencalonkan diri sebagai caleg DPR Gerindra untuk Dapil Kalimantan Barat dan hasilnya gagal. Meskipun begitu, dia akhirnya menduduki posisi waketum di Partai Gerindra. Sebelumnya, Poyuono juga pernah menjadi kader PDIP.

Baca juga: Gerindra: Ajakan Poyuono untuk Tak Bayar Pajak Bukan Sikap Partai

Menyatakan 'Wajar PDIP Sama Dengan PKI'

Pada 2017, Arief Poyuono pernah mengeluarkan pernyataan soal 'wajar PDIP disamakan dengan PKI'. Arief mengaku tak berniat dan tak mungkin menyamakan PDIP dengan PKI karena dirinya juga 'berdarah banteng'.

"Nggak mungkin saya mengatakan PDIP itu PKI. Ayah saya sendiri, kakek saya sendiri PNI," ujar Arief.

Kendati demikian, dia tetap dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan pasal yang disangkakan adalah Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Arief bahkan juga sudah melakukan permintaan maaf secara terbuka.

"Sudah, permintaan maaf bagaimana, kan (sudah) di media (online), orang kagak ada TV. Suratnya sudah di-publish sama saya ke mana-mana, sudah ada surat terbuka, di detik saja sudah dimasukin. Jadi, kurang apa lagi?" ujarnya.

"Apa kurang saya disuruh kembali ke PDIP? Apa saya harus kembali lagi ke PDIP?" imbuh Arief, yang pernah menjadi kader PDIP.

Baca juga: Poyuono Jawab Desmond: Saya Memang Spesial Bakar-membakar!

Menyebut AHY 'Boncel'

Pada 2018, Arief Poyuono menjuluki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai 'anak boncel' seusai putra SBY tersebut masuk bursa cawapres untuk Prabowo Subianto. Menurut Arief, julukan itu disematkannya karena AHY dinilai masih 'miskin' pengalaman di dunia politik.

"Saya menyebut dia itu anak boncel, nggak punya pengalaman. Konteksnya kan ada pertanyaan mengenai Prabowo dipasangkan dengan AHY. Saya bilang, sangat tidak mungkin kalau militer sama militer. Kedua, AHY itu kan belum punya pengalaman, masih 'boncel' dalam politik," ujar Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (23/7/2018).

Kendati demikian, Arief menyebut AHY memang punya potensi untuk menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Menurutnya, AHY mesti ditempa terlebih dahulu agar lebih kuat.

"Sekarang kan gini, AHY itu harus dihina dan dikuatkan kalau dia ingin jadi seorang pemimpin besar. Dan AHY ini memang punya potensi pemimpin besar. Sekolahnya tinggi, lulusan ABRI. Tapi kan politik nggak bisa gitu. AHY ini harus ditempa, dikritik harus kuat. Jangan ujug-ujug lapor, baru dihina gitu," tuturnya.

Namun Arief juga enggan menyatakan permintaan maaf kepada Partai Demokrat atas julukan 'boncel' tersebut. Padahal Ketum Gerindra sudah menegur Arief agar minta maaf. Arief berkilah selama ini tujuannya benar.

"Saya nggak mau minta maaflah. Nggaklah. Ngapain? Wong tujuan saya benar kok supaya AHY jadi kuat. Kan yang ngomong bukan saya aja. Banyak yang ngomong AHY seperti itu. Nah AHY harus buktikan," sebut Arief.

Rumus Hitung Kemenangan Prabowo-Sandi

Seusai pencoblosan pada 17 April 2019, Arief Poyuono juga sempat membeberkan asal-usul angka kemenangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Menurut dia, angka kemenangan Prabowo adalah hasil dari pembagian jumlah provinsi yang memenangkan Prabowo dengan jumlah total provinsi di Indonesia.

"Nah ini fakta ya kalau Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019 di 22 provinsi. Jadi 22/34 = 64,7 persen (Prabowo-Sandi), 12/34 = 35,3 persen (Jokowi-Maruf Amin)," kata dia.

"Ini hitung matematika kasar aja ya. Jadi lembaga survei jangan coba-coba giring opini dengan hasil quick count-nya," sambungnya.

Baca juga: Nggak Bayar Pajak Ikuti Saran Poyuono Siap-siap Kena Pidana

Arief Mengaku Diancam

Pada sebuah wawancara bersama Najwa Shihab di acara Mata Najwa, Arief pernah mengaku pihaknya menyembunyikan tempat penghitungan data internal rekapitulasi suara Prabowo-Sandi. Arief mengaku takut diancam dan diserbu ketika lokasi tempat itu bocor.

"Ya ada di suatu tempat dong, kita sembunyikan dong. Itu rahasia kita. (Takut ) diserbu, takut dibakar, takut diteror kan," kata Arief.

"Oleh siapa?" tanya Najwa.

"Ya oleh orang-orang yang tidak menginginkan Prabowo menang," ujarnya.

'Apakah ada ancaman itu?' tanya Najwa lagi.

"Ada. Dari seseoranglah ya, dari seseorang yang ada di pihak sana," imbuh Arief Poyuono

Mengusir Demokrat dari Koalisi

Arief Poyuono juga pernah meminta PD keluar dari Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandiaga. Poyuono meminta Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tak bersikap seperti serangga undur-undur.

"Demokrat sebaiknya keluar saja dari Koalisi Adil Makmur. Jangan elitenya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala," ucap Poyuono, Minggu (12/5).

Menurut Poyuono, Demokrat juga dinilai tak memberikan kontribusi pada suara Prabowo-Sandi. Dia melihat kehadiran Demokrat justru menurunkan suara pasangan 02 itu.

"Monggo keluar saja deh, wong nggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara, lo," ucapnya.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi Khawatir Poyuono Bikin Masyarakat Kurang Simpati

Arief Mengajak Tolak Bayar Pajak

Tak cukup kenyang dengan sejumlah kontroversi, Arief pun kembali menuai kontroversi baru. Dia mengajak para pendukung Prabowo tak usah membayar pajak. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk dari penolakan terhadap pemerintahan.

"Masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019, dengan kata lain, jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru, maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," sambung Arief.

Menanggapi hal ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai pernyataan Poyuono tersebut amat kacau.

"Poyuono semakin ngaco. Membayar pajak itu bukan hanya untuk kepentingan pemerintahan Jokowi, tetapi untuk kepentingan rakyat," kata jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Bahkan Ace juga mengatakan pernyataan Arief Poyuono untuk 'tolak bayar pajak' ini sudah bisa dimasukkan ke kategori pelanggaran hukum.

"Apa yang disampaikan Poyuono itu dapat dikategorikan tindakan melanggar hukum karena menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Ini berbahaya. Katanya Pak Prabowo selalu menyerukan agar penerimaan negara terus ditingkatkan, eh malah anak buahnya menyuruh untuk tidak bayar pajak. Masa gara-gara kalah pilpres kita mau mengorbankan rakyat?" sebut Ace.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Yenti Garnasih mengatakan membayar pajak merupakan kewajiban hukum. Jadi, jika ada yang menolak membayar pajak, hal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

"Tidak boleh mengajak mogok bayar pajak, padahal itu kewajiban hukum, bahkan yang sengaja menunggak atau tidak bayar pajak adalah pelanggaran hukum dan ada juga sanksi pidana maksimal 6 tahun serta denda dan bayar pajak tertunggak," kata dia, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (16/5/2019). (rdp/tor)