.webp)
Saling klaim kemenangan dari dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden membuat masyarakat bingung sehingga berpotensi adanya saling tuduh soal kecurangan. Lalu muncul wacana people power.
Menyikapi wacana tersebut, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Bojonegoro mengajak semua warga bersabar menunggu hasil resmi Pemilu 2019 dari KPU. Ajakan tersebut disuarakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bojonegoro, KH Alamul Huda Mashur.
"Perbedaan yang ada pada kita jangan menjadikan perpecahan. Ingat Indonesia harus tetap utuh dan kuat. People power tidaklah jalan satu-satunya. Bahkan dengan people power tidak menjamin keberhasilan. Maka kita hindari people power," kata Alamul Huda, Selasa (14/5/2019).
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid Kendal Dander Bojonegoro itu juga menyebut people power sebagai langkah yang menyalahi ketentuan perundang-undangan atau inkonstitusional. Ia berharap masyarakat mempercayakan semua urusan Pemilu kepada yang berwenang.
"Mari kita hindari people power. Mari kita jaga kamtibmas untuk bangsa Indonesia dan NKRI. Perbedaan adalah anugerah, perpecahan adalah musibah," imbuhnya.
Pendapat serupa juga diungkapkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro KH Djauhari Hasan. Ia mengajak tokoh agama untuk mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan Islam serta seluruh masyarakat untuk saling menghormati. Kemudian menyatukan perbedaan serta menghindari people power.
Djauhari juga mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses tahapan Pemilu kepada KPU dan lembaga terkait lainnya. Masyarakat diminta untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.
"Mari kita tingkatkan persaudaraan dan ukhuwah, baik ukhuwah islamiah, watoniah dan basariah. Mudah-mudahan bangsa Indonesia senantiasa diridhoi oleh Allah SWT," pungkas Djauhari.
Simak Juga "Beda Pendapat BPN dan TKN soal People Power":
(sun/bdh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
