Kontroversi BPN Prabowo Minta Jenazah Petugas KPPS Dibongkar

Foto: Bawaslu RI saat menggelar doa bersama untuk seluruh petugas penyelenggara pemilu mulai dari panitia pengawas pemilu hingga KPPS yang meninggal dunia (Eva-detikcom).

Jakarta - Permintaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi agar makam jenazah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dibongkar menuai kontroversi. Ada yang menolak dan membela permintaan tersebut.

Usulan ini awalnya dicetuskan karena BPN Prabowo-Sandi menilai ada yang janggal karena banyaknya jumlah petugas yang meninggal. BPN Prabowo-Sandi memberikan penekanan 'bila perlu' dalam hal ini.

"Kami mengusulkan kemarin kalau dipandang perlu maka seluruh jenazah yang meninggal misterius karena kami tidak mendengar secara detail penyebabnya apa secara medis, maka jika perlu semua jenazah itu dibongkar untuk dilakukan autopsi. Supaya tidak ada kecurigaan di antara masyarakat," kata anggota BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mustofa menyebut, ratusan petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019 adalah 'rekor'. Ia prihatin atas musibah ini.

"Karena ini rekor terbesar yang dialami, Pak polisi, petugas KPPS, maupun para saksi, maupun petugas pemilu lainnya ini menjadi keprihatinan kita semua. Jadi kematian hilangnya nyawa jangan dipakai guyonan, menawarkan uang jumlah berapa pun tidak etis," kata dia.

Usulan ini lantas menjadi kontroversi. Berikut respons atas usulan Mustofa:

1. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali

Amali yang duduk di Komisi II menolak usulan itu dan menilai BPN telah mempolitisasi orang yang sudah wafat demi kepentingannya sendiri. Komisi II DPR yang membidangi masalah Pemilu dinyatakannya tengah prihatin dan bersedih dengan meninggalnya ratusan anggota KPPS.

"Itu namanya mempolitisasi orang yang sudah meninggal. Sudah lah, kita saja yang masih hidup yang berpolitik, jangan mengajak-ajak orang yang sudah almarhum," kata Amali, kepada wartawan, Sabtu (4/5).

2. Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf meniai usulan itu berlebihan. Istilah nggilani dipakai TKN soal usulan Mustofa.

"Nggilani! Asbun banget sih," ujar juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani, kepada wartawan, Jumat (3/5).

3. KPU

Menurut KPU, usulan itu kurang manusiawi. "Saya pikir itu kurang manusiawi ya," kata Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

4. Jubir BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade

Andre meluruskan apa yang disampaikan Mustofa soal membongkar jenazah petugas KPPS. Andre menjelaskan pernyataan itu bukanlah sebuah keharusan.

"Saya ingin meluruskan pernyataan Bang Nahra. Kan kalau perlu, kalau dirasa perlu. Bukan bermaksud harus," ujar jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat (4/5).

Terlepas dari kontroversi yang bermunculan, petugas KPPS yang meninggal kembali bertambah. Hingga Sabtu (4/5), tercatat ada 440 petugas KPPS yang meninggal.

5. Sandiaga Uno

Meski enggan menanggapi lebih jauh, cawapres Sandiaga Uno menyebut, perihal autopsi jenazah harus mendapat persetujuan dari keluarga.

"Tapi kalau jumlahnya di atas 400, layak dengan persetujuan keluarga dilakukan penelitian kenapa apa betul-betul murni yang kelelahan, padahal kita sudah sepakat kalau mau mulai proses itu dicek dulu kesehatannya. Kalau tidak mendukung ya dia harus istirahat dan tak boleh dipaksakan," ujar Sandiaga di kediamannya, Jl Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5).

"Jumlah petugas KPPS yang wafat 440 orang," ujar sekjen KPU Arif Rahman Hakim kepada wartawan, Sabtu (4/5).