KPU Usul Pemilu Tak Serentak, Moeldoko: DPR dan Pemerintah akan Bicara

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan rekomendasi KPU terkait pemilu dipisah tidak bisa langsung diputuskan. Usul itu harus dibahas di tingkat eksekutif dan legislatif.

"Ini kan putusan politik, nggak begitu saja. Dibicarakan di level kebijakan," ucap Moeldoko kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Soroti Pemilu Serentak, Perludem Minta Pileg-Pilpres Dipisah

Moeldoko mengakui ada usulan evaluasi terhadap Pemilu Serentak 2019. Terlebih, menurut dia, banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal akibat kelelahan.

"Sepertinya banyak pihak yang mengharapkan evaluasi," kata Moeldoko.

Baca juga: KPU: Pemilu Serentak Cukup Sekali Saja, Jangan Lagi Dilaksanakan

Moeldoko mengatakan pemisahan pileg dan pilpres merupakan keputusan politik. "Itu politik. DPR-pemerintah (akan) bicarakan lagi," katanya.

Baca juga: JK Usul Pilpres-Pileg Dipisah, Bawaslu Akui Rumitnya Pemilu Serentak

Sebelumnya, KPU melakukan riset evaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Salah satu rekomendasinya adalah dilakukannya pemilu serentak dengan dua jenis. Riset evaluasi ini dilakukan berdasarkan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. KPU mengatakan dua jenis pemilu tersebut, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

"Pemilu serentak nasional untuk pilpres, pemilu DPR, dan DPD memilih pejabat tingkat nasional. Pemilu serentak daerah untuk pilkada gubernur dan bupati/wali kota dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota (memilih pejabat tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota)," ujar komisioner KPU Hasyim Asyari.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan pemilu serentak yang berlangsung beberapa waktu lalu perlu dievaluasi. Salah satunya agar pileg dan pilpres kembali dipisah.

"Tentu harus evaluasi yang keras. Salah satu hasil evaluasi, dipisahkan antara pilpres dan pileg, itu supaya bebannya (petugas) jangan terlalu berat," katanya. (aik/knv)