BBPOM DIY Musnahkan Mi Berformalin, Distributor Terancam 5 Tahun Bui

Yogyakarta - JR, pria paruh baya asal Jawa Tengah, harus berurusan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) DIY. Ia terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar karena menjadi distributor mi basah berformalin.

"Hukumannya kita mengacu UU Perlindungan Konsumen (UU No 8 tahun 1999), 5 tahun penjara maksimum atau denda Rp 2 miliar. Nanti tergantung JPU," ujar Kepala BBPOM DIY, Rustyawati.

Hal itu disampaikan Rustyawati usai pemusnahan 29.5 Kg mi basah berformalin di halaman Kantor BBPOM DIY, Senin (16/4/2019). Turut hadir dalam pemusnahan tersebut perwakilan Polda DIY dan Dinas Kesehatan DIY.

Rustyawati mengatakan, JR adalah distributor mi yang sudah lama beroperasi di wilayah DIY. BBPOM dan Dinkes DIY juga sudah beberapa kali memperingatkan yang bersangkutan agar tak menjual mi berformalin.

Baca juga: Polrestabes Bandung Bongkar Pabrik Mi Berformalin di Garut

Namun dalam penindakan yang dilakukan BBPOM di Pasar Niten Bantul pada 19 Maret 2019 lalu ditemukan 29.5 Kg mi berformalin. Mi itu berasal dari JR, sementara JR memperolehnya dari seorang produsen di Magelang.

"Penindakannya 19 Maret 2019. Jadi kita bisa lihat, ini (diamankan) Maret sampai sekarang hampir satu bulan mi-nya masih (belum basi), masih belum busuk. Jadi itu terbukti mengandung formalin," ungkap Rustyawati.

Mi berformalin yang disita BBPOM DIY (Foto: Usman Hadi/detikcom)

Sementara mi basah yang tak berformalin, menurut Rustyawati, normalnya hanya bertahan sehari. Sementara mi basah yang bertahan lebih dari sehari bisa dipastikan mi tersebut tak layak dikonsumsi dan ditengarai berformalin.

"(Kandungan) formalin sangat bahaya, kanker yang paling berat. Tapi dia (mi berformalin) juga bisa (menyebabkan) panas di tenggorokan, itu panas jadi radang kronis," paparnya.

Baca juga: Polisi Gagalkan Peredaran 1 Ton Mi Berformalin di Bandung

JR hingga kini tak ditahan, alasannya, penahanan terhadap tersangka ada aturan mainnya. Meski tak ditahan, ia memastikan akan tetap memproses JR hingga persidangan di Pengadilan Negeri Bantul.

"Prosesnya sedang final pemberkasan. Jadi sebentar lagi sudah tahap satu, sudah mau diserahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Nanti persidangannya di PN Bantul," sebutnya.

"Kalau untuk (penindakan terhadap) produsen, karena bukan wilayah kami, jadi kami akan berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Jawa Tengah," pungkas Rustyawati. (ush/mbr)