BPN Prabowo Datangi Bawaslu, Minta Kasus Bowo Sidik Ditindaklanjuti

Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Bawaslu. BPN minta Bawaslu segera menindaklanjuti kasus Bowo Sidik Pangarso.

"Kami minta ditindaklanjuti kasus korupsi dari caleg tertentu, yang saya sebut Bowo Sidik, karena tertangkap 400.000 amplop yang isinya (uang) Rp 20 hingga Rp 50 ribu, juga sebut beberapa petinggi, Pak Nusron Wahid juga disebut dan lain-lainnya," ujar Direktur Media BPN, Hashim Djojohadikusumo di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Baca juga: Soal Bowo Sidik, Sandiaga: Uang Rakyat Jangan Dikorupsi Beli Suara

Hashim mengatakan Bawaslu menyanggupi permintaan untuk menindaklanjuti kasus 'serangan fajar' Bowo Sidik. Dia menyebut, pihak Bawaslu hari ini akan menemui KPK dan menunggu hasil temuan terkait kasus tersebut.

"Kami akan tunggu dan nanti periksa apakah temuan kami sudah diselesaikan dengan baik oleh KPU," katanya.

Sementara itu, Direktorat Advokasi dan Hukum BPN, Habiburokhman mendesak agar KPU dan Bawaslu proaktif terkait kasus amplop serangan fajar Bowo Sidik. Dia juga meminta Bawaslu menyangkakan undang-undang pemilu di kasus Bowo.



Selain itu, dia menilai tidak masuk akal jika Bowo menyediakan 400.000 amplop hanya untuk kepentingan caleg. Habiburokhman menduga amplop itu juga digunakan kepentingan lain.

"400.000 amplop untuk satu caleg logikanya aneh karena terlalu banyak. Karena satu caleg biasanya hanya targetnya 50.000, kalau 400.000 jangan-jangan ini terstruktur dan sistematis," katanya.

Baca juga: Pengacara Bowo Sebut Rp 8 M di Amplop dari Menteri, TKN: Pengakuan Sepihak

Selain membahas kasus Bowo Sidik, kedatangan BPN Prabowo ke Bawaslu juga menanyakan kelanjutan laporan 17,5 juta DPT yang sempat dilaporkan. Namun, Hashim mengatakan belum ada tindak lanjut dari 17,5 DPT itu.

"Khusus DPT 17,5 juta saya kira ini sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan ternyata report dari Bawaslu 17,5 juta satu paket dengan yang lain, dan ternyata yang di-follow up Bawaslu itu adalah berkaitan dengan ganda. Mengenai (DPT) 17,5 juta belum ada follow up dari Bawaslu, karena satu dan lain hal, sehingga ini masih kita fokuskan kepada KPU dari beberapa perkembangan 17 juta ini," pungkasnya.


Simak Juga "KPK Buka Peluang Panggil Nusron Wahid Terkait Kasus Bowo":

(zap/idn)