Amien Rais Ancam People Power, Mahfud Md: Agak Berlebihan

Sleman - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md menilai pernyataan Amien Rais soal people power harus ditanggapi sebagai pernyataan politik dari orang yang sedang mempertarungkan hal besar, yaitu pemilihan presiden. Mahfud mengingatkan bahwa ada MK sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa Pemilu.

"Ditanggapi sebagai sikap dari orang yang sedang melakukan pertarungan politik, kekhawatiran (ada kecurangan). Tapi menurut saya itu agak berlebihan, karena pemikiran seperti itu berangkat dari kecurigaan saja, bahwa (kecurigaan) KPU akan curang," kata Mahfud saat ditemui wartawan di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, Senin (1/4/2019).

Menurut Mahfud, instrumen-instrumen hukum dan kelembagaan yang tersedia di dalam berbagai peraturan perundangan, maka hampir tidak mungkin untuk Pemilu saat ini KPU berbuat curang. Mahfud menyebut yang berpotensi melakukan kecurangan justru para kontestan.

"Biasanya yang curang itu kan, kalau dalam pengalaman saya sebagai hakim MK, yang curang itu pesertanya di tingkat bawah, dan itu silang sebenarnya. (Misal) ada yang curang di Kudus, satunya di Surabaya, satunya di Manado. Kecurangan silang biasanya dilakukan oleh kontestan-kontestan untuk perubahan suara, dan itu tidak signifikan," paparnya.

Baca juga: Amien Rais Pilih People Power, Ma'ruf Amin: Tak Perlu Mengancam

Meski begitu, Mahfud berharap tetap ada upaya antisipasi terhadap segala kemungkinan. Agar apa yang disebut gerakan rakyat atau ancaman people power Amien Rais itu tidak benar-benar terjadi.

"Jadi KPU harus menjelaskan seluruh prosesnya, dan terbuka, dan tetap mengikuti cara perhitungan manual. Manual itu artinya perhitungan tidak memakai komputer, tetapi seperti yang selama ini dilakukan, melalui berita acara dan ditandatangani oleh semua kontestan, itu lebih aman," jelasnya.

"Sekarang ada isu katanya bisa disedot suaranya lewat program komputer, selama ini pun tidak pernah dihitung lewat komputer, komputer itu hanya informasi. Sedangkan yang asli, penetapannya itu melalui pertemuan lengkap, lalu dihitung bersama dan ditandatangani bersama, yang keberatan bisa mengajukan di situ, yang tidak terima misal keberatannya ditolak, bisa ke MK. Jadi sudah ada instrumen hukum dan kelembagaan untuk menghindari kekerasan-kekerasan politik," lanjutnya.

Baca juga: Amien Rais: Jika DPT Tak Diubah Hingga 17 April, Ini Pilpres Bohongan

Mahfud kembali menyampaikan harapannya agar KPU melaksanakan Pemilu dengan tegar dan profesional serta tidak takut terhadap berbagai ancaman.

"Karena semakin dia takut semakin tidak profesional. Jadi profesional saja nanti rakyat akan bersama-sama mendukungnya asalkan memang betul-betul profesional," imbuhnya. (sip/sip)