Meski Dipenjara, Bupati Tulungagung Nonaktif Tetap Terima Gaji

Tulungagung - Meski berstatus sebagai tahanan KPK, Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo tetap menerima gaji pokok sebagai kepala daerah setiap bulannya. Gaji tersebut akan berhenti dibayarkan jika Syahri diberhentikan secara tetap.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Tulungagung Sudarmaji mengatakan, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, Syahri menerima gaji pokok sebagai bupati. Yakni sebesar Rp 2,1 juta dan tunjangan keluarga.

Baca juga: Divonis 10 Tahun, Bupati Tulungagung Nonaktif Tak Ajukan Banding

"Karena statusnya masih sebagai bupati, hanya saja yang bersangkutan nonaktif. Kalau untuk tunjangan yang lain maupun honor ya tidak menerima. Totalnya Rp 2 juta lebih sedikit," kata Sudarmaji, Senin (1/4/2019).

Ia menambahkan pemberian gaji tersebut tetap menjadi hak dari Syahri Mulyo. Sebab yang bersangkutan masih berstatus sebagai bupati nonaktif. Gaji dan tunjangan keluarga tidak akan diberikan apabila kasus hukumnya telah incrahct dan mendapat pemberhentian tetap.

Baca juga: Mantan Bupati Tulungagung Divonis 10 Tahun, Ini Rekam Jejak Kasusnya

"Dalam posisi nonaktif tersebut, Pak Syahri tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Seluruh tugasnya saat ini dijalankan oleh Plt Bupati Pak Maryoto Birowo," imbuhnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Syahri Mulyo karena terbukti menerima suap dari kontraktor. Syahri juga dicabut hak politiknya selama lima tahun. Meski ia menyatakan menerima putusan majelis hakim, namun kasusnya belum berkekuatan hukum tetap. Sebab tersangka lain Sutrisno mengajukan banding. (sun/bdh)