.webp)
Visi-misi Jokowi tentang reformasi birokrasi, seperti dilihat detikcom, Jumat (29/3/2019), tertuang dalam bagian pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. Sedangkan Prabowo Subianto akan mempercepat proses reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Bagaimana perbedaannya? Berikut visi-misi Jokowi vs Prabowo tentang pemerintahan:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Joko Widodo (Jokowi)
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Tepercaya
Salah satu karakteristik negara maju adalah memiliki demokrasi yang sehat serta birokrasi yang bersih, efektif, dan tepercaya. Untuk itu, diperlukan aktualisasi demokrasi Pancasila serta reformasi birokrasi dan tata kelola secara berkelanjutan.
8.1 Aktualisasi Demokrasi Pancasila
Pancasila adalah rujukan utama dalam membangun sistem demokrasi kita, sehingga nilai-nilai kerakyatan dan permusyawaratan menjadi pegangan utama, yang perlu terus diaktualisasi dengan cara:
1. Memperkuat kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi, dengan melanjutkan konsolidasi kualitas demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik di setiap badan Publik.
3. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Meningkatkan jaminan hak-hak politik dan kebebasan sipil.
5. Mendukung kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.
6. Meningkatkan literasi digital kepada masyarakat, terutama generasi muda.
7. Memperkuat mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemilu dan pilkada sehingga menghasilkan pemilu dan pilkada yang demokratis dan berkualitas.
8.2 Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
Kita harus memiliki aparatur sipil negara yang profesional (smart ASN) dan bekerja dalam lingkungan kerja yang berbasis teknologi informasi (smart office).
1. Meningkatkan sistem rekrutmen ASN yang transparan, memperhatikan proporsi belanja pegawai, serta disesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah.
2. Mengembangkan sistem penempatan ASN yang memperhatikan kepentingan nasional, terutama pelayanan pemerintahan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
3. Reformasi pendidikan dan pelatihan ASN agar lebih sinergis, menjadi learning governance, bisa sesuai dengan pencapaian kinerja organisasi serta transformasi ke knowledge management yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan tempat kerja yang berbasis teknologi informasi (smart office).
5. Reformasi sistem remunerasi dan sistem pensiun ASN yang lebih adil, kompetitif dan disesuaikan kemampuan keuangan negara.
6. Meningkatkan kesejahteraan ASN dengan penyediaan rumah/tempat tinggal/hunian yang layak dan terjangkau, dukungan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi.
8.3 Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi
Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, efektif, dan efisien.
1. Melanjutkan money follow program, agar anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
2. Melanjutkan upaya penajaman perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang berdampak dan bermanfaat bagi rakyat.
3. Melanjutkan upaya penghematan anggaran dari belanja yang tidak produktif.
4. Melanjutkan penerapan reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diikuti pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang nilai akuntabilitasnya tinggi.
8.4 Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang Efektif dan Efisien
Fokus reformasi kelembagaan adalah membenahi kompleksitas fungsi dan kewenangan lembaga dalam pemerintahan sehingga lebih sinkron dan efisien.
1. Melanjutkan penataan kembali lembaga-lembaga yang tumpang tindih dalam fungsi dan kewenangan.
2. Reformasi tata hubungan antar-lembaga sehingga lebih sinergis.
8.5 Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Perkembangan Revolusi Industri 4.0 mengharuskan pemerintah lebih adaptif dengan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik.
1. Mempercepat penerapan pemerintahan berbasis elektronik, seperti e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting.
2. Mempercepat koordinasi pengembangan e-government yang terintegrasi.
3. Mempercepat penyatuan data (satu data) seluruh instansi pemerintah.
8.6 Reformasi Pelayanan Publik
Reformasi pelayanan publik bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan dengan biaya terjangkau.
1. Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Mall Pelayanan Publik.
2. Membangun Hub Inovasi pelayanan publik sebagai pusat pembelajaran, jaringan informasi, dan bimbingan inovasi pelayanan publik.
3. Memantapkan reformasi sistem kependudukan nasional.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
5. Memantapkan pelayanan publik berbasis online yang transparan dan memberikan kepastian, di antaranya melalui Online Single Submission.
6. Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, serta membangun model Whistle Blower System (WBS) yang dapat diterapkan di sentra-sentra pelayanan seluruh K/L.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah perlu ditata kembali hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Prabowo Subianto
Program Aksi: Reformasi Birokrasi
Salah satu tantangan terbesar pengelolaan negara saat ini adalah pembenahan birokrasi. Banyak sekali kelemahan birokrasi nasional yang harus segera diatasi. Tanpa birokrasi yang efektif, maka sulit bagi bangsa ini untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Karena itu, Prabowo-Sandi akan mempercepat proses reformasi birokrasi secara menyeluruh. Di antaranya dengan:
1. Membangun paradigma baru bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya
2. Menyusun birokrasi yang berdasarkan atas strategi pembangunan dan menerapkan manajemen kinerja ASN
3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur negara
4. Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antardaerah
5. Mendorong akses pendidikan seluas-luasnya bagi ASN yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi
6. Mengembangkan sistem smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan
7. Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN yang terbaik langsung dari lembaga pendidikan dan menyediakan area karier baru bagi pensiunan ASN yang masih ingin berkarya di luar pemerintahan
8. Meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi didasarkan pada penelitian dan mendalam tentang rentang kendali optimal bagi negara kepulauan yang sangat luas.
Halaman 2 dari 3
