Seleksi Ketat, KASN Pastikan Praktik Jual-Beli Jabatan Menurun

Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai persentase jual beli jabatan di lingkungan kementerian sempat mencapai 90 persen. Menurutnya hal itu karena ada intervensi politik.

"Ya itu pada awal-awal dulu segitu," ujar Ketua KASN Sofian Effendi di gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Komplek Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: KASN Pernah Minta Menag Tak Lantik Haris Hasanuddin, tapi Tak Direspons

Namun, Sofian mengatakan persentase itu sudah mulai menurun saat ini. Itu lantaran menurutnya seleksi untuk menjadi ASN di kementerian sudah diperketat.

"Tapi dengan sekarang ini ada seleksi yang lebih ketat, lebih teratasi seperti itu. Sekarang agak mulai menurun, kita mengharapkan nantinya nol lah suatu saat," ucapnya.

Manajemen saat ini juga dinilainya membaik sejak adanya Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI). Sistem tersebut dapat merekam jika adanya transaksi jual beli jabatan. Sofian menyebut saat ini sebanyak 30% lembaga di seluruh kementerian sudah menggunakannya.

"Tadi kan saya katakan bahwa 30% sudah menggunakan SIJAPTI dengan data itu kita sudah bisa dengan cepat mengetahui kalau terjadi dagang berdagang tadi transaksi, nah kalau sudah 100% dari 600 instansi pemerintah ini menerapkan itu ya kita harapkan semakin kecillah," katanya.

Baca juga: KASN: Lebih dari 300 ASN Ditindak karena Pelanggaran Netralitas Pemilu

Tapi, menurut Sofian, masalah intervensi politik juga masih menjadi kendala dalam pemerintahan. Artinya, seseorang anggota partai memiliki jabatan tinggi akan mudah terpengaruh menyalahgunakan wewenang karena ada tekanan dari partainya.

"Karena di situ (kementerian) dia ditekan, dia ditekan oleh pimpinan-pimpinan parpol, itu lebih kuat tekanannya pada menteri-menteri yang berasal dari parpol daripada yang profesional. Yang profesional kan dia bisa independen," katanya. (gbr/rvk)