Polemik Pemilihan Rektor Unpad, Pakar Hukum: Ketua MWA Harus Tegas

Kampus Unpad di Jatinangor. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)

Bandung - Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Indra Perwira menilai tidak ada lagi alasan pemilihan rektor Unpad terus ditunda. Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Rudiantara harus tegas mengambil sikap melaksanakan Pilrek Unpad.

Tiga calon rektor Unpad yang merupakan hasil seleksi yakni Aldrin Herwany (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Atip Latipulhayat (Fakultas Hukum), dan Obsatar Sinaga (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Menurut Indra, secara hukum Pilrek Unpad tidak ada masalah. Pemberhentian sementara salah satu calon rektor, Obsatar Sinaga, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Menristekdikti Mohamad Nasir, bukan alasan menunda Pilrek Unpad.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang diberhentikan itu statusnya sebagai PNS, bukan calon rektor. Jadi katakanlah putusan Menristekdikti benar, tapi kan cuma (status) PNS-nya, tidak terkait calon rektor, kenapa dikait-kaitkan aneh. Kita jadinya tafsir suka-suka sendiri," kata Indra, Rabu (27/3/2019).

Ia menuturkan pandangan dari Bagir Manan selaku pakar hukum seharusnya sudah menjadi rujukan bagi MWA tetap melanjutkan Pilrek Unpad. Tapi, nyatanya masih ada sebagian anggota MWA yang belum sepakat dengan pendapat Bagir Manan.

"MWA pernah mengundang Bagir Manan sebagai pakar hukum, sudah sangat mumpuni, tapi tidak membuat mereka cerah. Bahkan ada calon tunggal (universitas lain) enggak dipersoalkan, ini (Unpad) dengan dua calon sisa dipersoalkan," tutur Indra.

Berjalannya Pilrek Unpad saat ini sepenuhnya ada di tangan Ketua MWA Rudiantara. Tinggal menunggu sikap tegas dari Rudiantara untuk menandatangani undangan Pilrek Unpad yang dijadwalkan 29 Maret 2019 usai disepakati pada rapat pleno 15 Maret.

"Supaya publik tahu persoalannya di Rudiantara, dia mau teken enggak. Enggak usah luas kemana-mana. Ada pendapat hukum benar, kenapa harus bimbang? Ketua MWA harus tegas," ujar Indra.

(mud/bbn)