Soal 'Tarif MRT Mikir 17 April', NasDem Pertanyakan Janji Kampanye Anies

Jakarta - Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, kecewa berat dengan keputusan terbaru soal tarif MRT. Bestari mengatakan batalnya tarif maksimum MRT Rp 8.500 mengkhianati hasil rapat yang digelar sebelumnya.

"Saya kira begini, kesepakatan kemarin itu Rp 8.500 dari ujung ke ujung. Jadi yang hari ini, yang berkembang berbeda, saya kira itu adalah pengkhianatan terhadap hasil rapat kemarin. Itu tidak dapat ditolerir karena Rp 8.500 itu dari pikiran kita dan itu sudah dari ujung ke ujung. Tiba-tiba diganti dengan ada maksimal Rp 14.000 lah. Maksimum itu sudah Rp 8.500," kata Bestari saat dihubungi, Selasa (26/3/2019) malam.

Baca juga: Tarik Ulur Tarif MRT Jakarta hingga Ditetapkan Anies

Bestari heran dengan timbulnya nominal tarif yang melebihi Rp 8.500. Menurutnya, perubahan hanya bisa dilakukan jika digelarnya kembali Rapimgab DPRD DKI Jakarta. Terlebih nominal Rp 8.500 hasil rapat sudah diumumkan ke publik.

"Ya, karena itu sudah di-publish kepada rakyat. Tiba-tiba diubah. Yang boleh mengubah itu hanya rapat yang sama. Jadi itu dilakukan secara tidak bertanggung jawab menurut saya. Dan kami, kami fraksi NasDem tidak pernah memberi kewenangan kepada pimpinan dewan untuk mengubah itu," ungkapnya.

Baca juga: Anies dan Ketua DPRD DKI Sepakat Tarif MRT Sesuai Jarak, Ini Alasannya

Bestari mengatakan MRT ada di Jakarta untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Selama ini yang kerap membuat kemacetan, menurut Bestari, adalah warga yang punya kemampuan ekonomi cukup karena membawa kendaraan pribadi.

Dia mengatakan jika tarif MRT tetap tinggi, maka yang bisa memanfaatkan hanya kalangan mampu. Pada poin ini, Bestari menyinggung janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan: Maju Kotanya, Bahagia Warganya.

"Ini (tarif Rp 8.500) adalah implementasi dari janji-janji kampanye dahulu yang kita back up sebetulnya Pak Gubernur, ingin membahagiakan rakyat Jakarta? Atau sekarang sudah berganti janjinya hanya ingin membahagiakan rakyat Jakarta yang mampu saja?" tuturnya.

Baca juga: Isu 17 April dan Jalan Tengah Tarif MRT

Bestari tak sepakat bila tarif MRT Rp 8.500 ditentukan karena terkait 17 April atau hari pemungutan suara Pemilu 2019. Dia mengatakan tarif tersebut ditentukan tanpa ada kaitan dengan politik.

Dia juga menegaskan penentuan tarif ini tak ada kaitan dengan kepentingan Presiden Joko Widodo yang tengah berkontestasi di Pilpres. Bestari mengatakan tarif MRT ditentukan dengan mempertimbangkan rakyat bawah.

"NasDem tak melihat ini dengan kampanye atau pemilu. Tapi kita sedang mengapresiasi dengan apa yang dicita-citakan gubernur: Maju Kotanya, Bahagia Warganya. Warganya sudah bahagia dengan Rp 8.000 kemudian dibuat tidak bahagia lagi. Bagaimana coba?" kata dia.

"Saya melihat inkonsistensi yang kemudian mengarahkan ini ke pemilu dan mengarahkan ini ke kepentingan Presiden. Nggak ada itu. Ini murni kita berpikir untuk rakyat. Jadi jangan keseleo lidah mulu Pak Gubernur," ucap dia.

Baca juga: JK: Tarif MRT Rp 8.500-10 Ribu adalah Jalan Tengah

Sebelumnya, Anies pagi tadi berbicara soal penetapan tarif MRT oleh DPRD DKI. Anies berharap keputusan penetapan tarif MRT tidak dilatarbelakangi urusan pemilu.

"Karena itu harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan. Sekali ditetapkan, maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu, jangan menentukan harga mikir 17 April (hari Pemilu 2019), jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," ujar Anies kepada wartawan di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya, Selasa (26/3).


Saksikan juga video Saat Anies Bicara 'Harga MRT Mikir 17 April':

[Gambas:Video 20detik]

(jbr/aan)