"Banyak perusahaan melarang karyawannya untuk berpolitik praktis di lingkungan perusahaan. Bahkan, BUMN pun melarang itu. Berpolitik praktis itu apa? Mengarahkan dukungan secara eksplisit, jadi ini mungkin saja tidak disebabkan secara langsung oleh pilihan politik. Bisa jadi, ini dianggap tindakan indisipliner. Itu hak perusahaan. Jadi, kita tidak boleh langsung hakimi," kata juru bicara BPN, Faldo Maldini, kepada wartawan, Jumat (22/3/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara harus hadir apabila ada hak yang tidak terpenuhi sebagai tenaga kerja. Itu yang jauh lebih penting. Benar atau tidaknya soal pemecatan disebabkan pilihan politik bukanlah sesuatu yang substantif. Kalau butuh advokasi hukum, Divisi Hukum BPN siap bantu, jika ada hak yang tidak terpenuhi," tuturnya.
Dia meminta semua pihak menahan diri. Jangan sampai, kata Faldo, ada pihak-pihak yang memprovokasi dan berlebihan dalam berkampanye.
"Kami tidak mau ada kejadian semacam ini. Namun kami imbau kepada kedua pendukung untuk lebih menahan diri. Kalau tidak saatnya berkampanye, tidak perlu berkampanye, apalagi memprovokasi. Beda itu biasa, nggak usah lebay, jangan norak," ucapnya.
Faldo pun mendoakan Nurulitta mempunyai pekerjaan yang lebih baik ke depan. Dia yakin di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandiaga, persoalan lapangan pekerjaan akan diselesaikan.
"Saya doakan Ibu Nurulita dapat pekerjaan yang lebih baik. Bersama PAN dan Prabowo-Sandi, insyaallah lapangan kerja semakin terbuka, bukan hanya buat pendukung kami, tetapi untuk seluruh warga negara. Jadi, tenang saja. Terus pegang keyakinan, Ibu," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Nurullita mengaku dipecat pada 25 Februari lalu. Sehari sebelum dipecat, Nurullita menghadiri acara relawan bersama capres Joko Widodo di Sentul, Bogor, dan mengaku sudah di-bully dalam perjalanan menuju acara. Dia juga mengaku sempat meng-upload foto dan video terkait acara itu. Namun, menurut dia, itu malah jadi bahan olok-olok rekan kerjanya di grup WhatsApp.
Keesokan harinya, Nurullita langsung dipanggil dan diminta menandatangani surat pemberhentian. Atasannya juga menyinggung soal sikap Nurullita yang menghadiri acara relawan Joko Widodo. Nurullita, didampingi Relawan Habib Relasi Jokowi (Harjo), lantas mengadukan kasus ini ke Kemenaker.
"Hari Senin itu juga saya langsung dipecat dan saya menandatangani surat pemecatan tersebut. 'Kamu memilih Jokowi tapi kamu mencari makan di sini, malu dong,' itu kalimat terakhir dia (atasan)," kata Nurullita menirukan ucapan atasannya.
Bos Lita sudah menyampaikan bantahan mengenai hal tersebut. Bos Lita mengatakan dirinya dan rekan-rekan kantor yang lain menganggap hal itu hanya candaan semata.
"Namanya temen-temen, anak-anak buah yang share jadi dicandain. Nggak suka kali dia, baper, mengundurkan diri. Saya salahnya di mana coba. Orang dia sendiri," kata Komisaris PT Pelopor Pratama Lancar Abadi Merry Puspitasari saat dihubungi detikcom lewat telepon, Kamis (21/3).
Merry menjelaskan dirinya tidak ada menekan Lita karena berbeda pilihan di Pilpres 2019. Dia menyebut obrolannya dan rekan-rekan di PT Pelopor Pratama Lancar Abadi terhadap Lita hanya sebatas candaan. Namun dia tidak menyangka Lita menjadi baper alias terbawa perasaan karena candaan tersebut. (knv/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini