Tekan Golput, Mendagri Minta Camat Se-Indonesia Gelar Simulasi di TPS

Mendagri Tjahjo Kumolo saat bicara di depan camat se-Indonesia (Foto: Rolando/detikcom)

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Camat se-Indonesia. Jelang hari pencoblosan Pemilu 2019, Tjahjo mengingatkan para camat untuk menjaga netralitas.

"Camat adalah pengawai negeri, harus netral, tidak boleh secara terbuka menggunakan perangkat kecamatannya untuk mendukung paslon 01 atau 02. Kalau bicara di depan umum hati-hati jangan sampai salah angkat jari 1 atau 2. Paling netral 5 saja (jarinya)," ujar Tjahjo di Hotel Ciputra, Jl S Parman, Jakarta Barat, Rabu (20/3/2019).

Rakornas ini mengangkat tema "Peran Strategis Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan dan Desa serta Inovasi Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan". Tjahjo berharap konsolidasi berjalan tertib, lancar, demokratif, dan tanpa pelanggaran hukum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya hanya titip satu, ikut sosialisasi suksesnya pemilu. Apa yang diperlukan KPU dan Bawaslu, masalah distribusi, formulir, persiapan bangun TPS saya kira camat dan perangkat bisa memonitor. Sosialisasikan saja tolong, ingatkan kepada masyarakat gunakan waktunya untuk hadir di TPS tanggal 17 April," ucap dia.

Tjahjo juga meminta para camat untuk menggelar simulasi pemilu. Hal ini untuk memberi gambaran kepada masyarakat saat mencoblos surat suara di TPS. Sebab tiap pemilih nantinya akan diberikan lima lembar surat suara.

"Simulasi kami bagi WNI usianya 50 tahun ke atas, itu membuka 5 lembar bingung di TPS. Kita hitung rata-rata orang perlu 11 menit, itu juga kalau bisa dengan baik. Paling mudah paling mencoblos capres, nomor 1 atau 2. Untuk memilih anggota DPRD 1 dan 2, DPR RI, DPD itu sangat sulit apalagi foto nggak ada. Yang penting jangan golput. Datang ke TPS. Kuncinya adalah tingkat partisipasi," tuturnya.

Tjahjo juga meminta para camat aktif dalam memantau kampanye-kampanye. Para camat diminta untuk mengingatkan panitia pengawas (panwas) untuk menegur juru kampanye (jurkam) yang menyebarkan ujaran kebencian, SARA, dan fitnah atau berita bohong (hoax).

Dia mengatakan fitnah dan hasutan bernada SARA adalah racun demokrasi. Fitnah dan hasutan bernada SARA juga bisa merusak kesatuan dan persatuan serta gotong royong di masyarakat.

"Tolong camat koordinasi dengan semua pihak tadi untuk mengimbau masyarakat untuk hati-hati, jangan mau dengar kampanye yang menebar kebencian, kampanye bersifat SARA, kampanye bersifat fitnah, hoax. Itu dihindari. Ajak jurkamnya dari tingkat kecamatan kampanye yang adu program, adu konsep, adu gagasan. Kampanye bersifat kebencian, hoax, fitnah, untuk diingatkan itu dilarang. Ingatkan panwas untuk aktif kalo ada jurkam atau caleg melakukannya kampanye yang tadi. Ini racun demokrasi ini di sini," bebernya. (jbr/bar)