Eks Komisioner Kritik KPU soal DPT Bermasalah: Jangan Merasa Didelegitimasi

Jakarta - Mantan Komisioner KPU, Chusnul Mar'iyah, menyampaikan kritik terhadap KPU terkait permasalahan DPT Pemilu 2019. Chusnul meminta KPU tidak merasa didelegitimasi atas banyaknya kritik masyarakat terhadap persoalan DPT.

"Kalau (DPT) ada error ya berapa persen error-nya penting, supaya rakyat diberi tahu dan bisa menerima. Bukan hanya sedikit-sedikit merasa didelegitimasi, jangan manja Anda menjadi anggota KPU," kata Chusnul, yang juga dosen pascasarjana UI, saat diskusi di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: M Taufik: DPT Hasil Perbaikan Kedua Amburadul!

Chusnul mengatakan kinerja KPU memang perlu dikritik. KPU, menurut Chusnul, seharusnya tidak memarahi pihak lain jika ada kritik dan saran untuk perbaikan DPT.

"Kemudian ada fakta WNA masuk DPT, fakta ada di DPTHP-1 ada di DPTHP-2 hilang. Itu sama aja di DPS ada, di DPT nggak ada. Dulu KPU ada aturannya semua yang ada di DPS otomatis ada di DPT, jadi jangan dihilangkan lagi. Jadi tidak hanya sekedar teriak nggak, oh dilegitimasi," ujarnya.

"Udahlah memang Anda sebagai KPU itu perlu untuk dikritisi terus, bukan kemudian yang mengkritisi dianggap anti atau melegitimasi KPU. Jangan kemudian KPU memarahi orang lain atau mantan komisioner atau anggota KPU lain, kita dianggap kalau kritik itu melegitimasi KPU. Masih untung ini belum hari H," sambung Chusnul.

Baca juga: Bawaslu Nilai WNA Masuk DPT karena Kesalahan saat Coklit KPU

Chusnul mengatakan KPU harus segera melakukan perbaikan jika ada kritik dari masyarakat. Dia berharap semua pihak mewujudkan pemilu yang bebas dan jujur.

"Buktikan dengan lakukan langkah corrective action, 5W 1H. Harus semuanya itu ada corrective action-nya. Untuk pemerintah, mari kita perbaiki karena prinsip pemilu itu bebas dan jujur. Oleh karena itu, bersama masih ada waktu, perbaiki data agar warga negara Indonesia dapat mengakses haknya untuk memilih," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, M Taufik, menilai Daftar Pemilih Hasil Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) amburadul. Sebab, berdasarkan hasil penyisiran, masih banyak kesalahan input data pada DPTHP-2.

"Dua hari lalu kami menyisir DPTHP-2, ternyata setelah kami confirm dengan KPU masih ada tidak jelas. Saya mengistilahkan 'amburadul'," ujar M Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: Layanan Urus Dokumen Pindah TPS Ditutup, KPU Rekap Jumlah DPTb

Sementara itu, anggota Bawaslu Rahmat Subagja menepis data DPTHP-2 amburadul. Rahmat mengatakan memang masih ada permasalahan dalam DPT, tapi menurutnya data tersebut tidak amburadul.

"Nggak, nggak, nggak semua amburadul, ada permasalahan iya, tapi nggak amburadul kok," kata Rahmat.

"Datanya ada orangnya ada, kita verifikasi faktual ada, kalau yang ini berapa persen, kalau dilihat lebih dari 10% ya jadi masalah tapi kalau masih tahapan diantar kok ini insyaallah, ini masih kita kejarlah dalam 1-2 bulan ini, 17 Maret selesai tapi kita masih lakukan evaluasi," sambung dia. (knv/knv)