.webp)
"Dua hari lalu kami menyisir DPTHP 2, ternyata setelah kami confirm dengan KPU masih ada tidak jelas. Saya mengistilahkan 'amburadul'," ujar M Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
Taufik mengatakan, dalam temuannya, pihaknya menemukan data, seperti di 1 RT di Jakarta hanya ada 1 pemilih yang terdaftar dalam DPTHP 2. Kemudian ada juga jumlah RW yang berbeda, misalnya dalam DPTHP 2, sebuah kelurahan memiliki 15 RW, tapi setelah ditelusuri hanya ada 11 RW.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah menyisir terus-menerus dan kami akan petakan hasil sisiran itu, yang hilang itu artinya kalau satu RT cuma 1 berarti ada yang hilang, ada. Ini ada penghilangan hak pilih warga negara, ini hukumnya pidana ini. Kami lagi sisir ini daerah mana aja," imbuh Taufik.
Politikus Gerindra itu akan menelaah apakah kesalahan input tersebut dilakukan secara sistematis. Jika iya, pihaknya akan membawa itu ke jalur hukum.
"Kalau menurut pandangan kami ada secara sistematis, maka kami akan laporkan bahwa ada penghilangan hak-hak demokrasi warga negara. Menurut saya sangat memprihatinkan, setelah ada perbaikan kedua justru malah tambah berantakan," ujar dia.
 Rahmat Bagja (Matius Alfons/detikcom) |
Sementara itu, anggota Bawaslu Rahmat Subagja menepis data DPTHP 2 amburadul. Rahmat mengatakan memang masih ada permasalahan dalam DPT, tapi menurutnya data tersebut tidak amburadul.
"Nggak, nggak, nggak semua amburadul, ada permasalahan iya, tapi nggak amburadul kok," kata Rahmat.
"Datanya ada orangnya ada, kita verifikasi faktual ada, kalau yang ini berapa persen, kalau dilihat lebih dari 10% ya jadi masalah tapi kalau masih tahapan diantar kok ini insyaallah, ini masih kita kejarlah dalam 1-2 bulan ini, 17 Maret selesai tapi kita masih lakukan evaluasi," sambung dia.
Saksikan juga video 'Dear KPU, Tim Prabowo Temukan 17,5 Juta DPT Bermasalah!':
(mae/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
