Berapa Lama TAP Ridwan Kamil Bekerja? Sekda Jabar: Evaluasi Setiap Tahun

Bandung - Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat diatur dalam keputusan gubernur yang keluar November 2018 lalu. Berapa lama jangka waktu bekerja tim tersebut? Belum ada kepastian. Meski dikatakan tim ini tidak dibentuk secara permanen.

"Itu nanti, tentu setiap ini pasti ada jangka waktu. Tapi sampai saat ini (TAP) masih dibutuhkan," kata Sekda Kota Bandung Iwa Karniwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (14/3/2019).

Iwa tidak menjelaskan berapa waktu kerja untuk tim khusus tersebut. Dia hanya menyebut, tim ini akan dievaluasi kinerjanya secara berkala dari mulai enam bulan sampai satu tahun.

"Nanti kita evaluasi setiap tahun, setiap enam bulan setiap tahun (kita lakukan evaluasi)," ucapnya.

Baca juga: Kontroversi Keluarga Ridwan Kamil di TAP Jabar

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018 memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai masa kerja dari tim khusus ini.

Dalam Kepgub itu hanya menyinggung tugas TAP, salah satunya membantu gubernur/wakil gubernur untuk memastikan terlaksana pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Jabar 2018-2023.

Kemudian juga mengatur soal tugas dari dewan pakar yang berisi 9 orang ini bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang proyek strategis, optimalisasi badan usaha milik daerah dan aset, kerja sama, inovasi pembiayaan, sistem digital provinsi dan bidang pendukung lainnya.

Sementara dewan eksekutif yang diisi oleh delapan personel ini betugas melaksanakan saran dan pertimbangan dari dewan pakar serta tugas tim yang meliputi bidang proyek strategis, optimalisasi badan usaha milik daerah dan aset, kerja sama, inovasi pembiayaan, sistem digital provinsi dan bidang pendukung lainnya.

Baca juga: Pengamat: Publik Berhak Tahu Kewenangan dan Dana TAP Jabar

Iwa menuturkan, selama beberapa bulan terakhir ada hasil positif dengan keberadaan TAP. Salah satunya soal e-budgeting yang saat ini sudah mulai berjalan, kemudian membukan jaringan dengan pihak luar dalam rangka pelaksanaan program.

"Alhamdulilah bagi kami sudah ada kinerja (nyata yang dilakukan TAP). e-budgeting sudah jalan dan beberapa masukan dan networ yang masih dalam tahapan yang belum bisa dipublikasikan," katanya.

Tapi dia melihat progres dari rencana atau upaya pelaksanaan program dibantu masukan dan sinkronisasi TAP sudah cukup terlihat. Misalnya saja soal upaya menurunkan kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.

"Berbagai hal terkait fokus dan juga pariwisata kan ini juga perlu mendapat banyak masukan dan bisa mendatangkan wisatawan," ujarnya.

Disinggung mengenai honor atau biaya operasional untuk 19 personel TAP, Iwa mengaku tidak tahu secara persis. Tapi yang jelas telah sesuai dengan aturan.

"Saya kira itu sudah ada aturannya. Ada Kepgubnya juga dan tentu bench marknya di Jakarta. (Soal anggaran) saya enggak tahu persis berapa besaran anggaran. Karena sangat detail itu mah," ujarnya.

Baca juga: Adik Kandung Ridwan Kamil di TAP Jabar, Sekda: Elpi Ahli Ekonomi

Sebelumnya sejumlah pengamat menyatakan publik berhak tahu mengenai informasi TAP Jabar, mulai dari masa kerja, kewenangan hingga anggaran yang mereka gunakan.

"Bukan masalah timnya, kalau itu boleh aja dibikin nama apapun buat nampung timsesnya. Pertanyaannya diberi kewenangan apa, sumber dana dari mana, itu yang harus jelas buat publik," ujar Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Unpad Indra Perwira.

Sementara itu Pengamat Politik UPI Karim Suryadi menilai komunikasi Pemprov Jabar kepada publik mengenai pembentukan TAP Jabar tidak berjalan dengan baik.

"Meski klise, masalah komunikasi tidak jalankan dengan baik. Sebaiknya pemerintahan tetap komunikasi dijalankan, ketika publik menuntut sesuatu bisa saja publik meminta dengan cara tidak sabar," kata Karim dihubungi terpisah. (mso/ern)