TKN: Jokowi Janji Tingkatkan Plafon Anggaran PKH dan KIP Dua Kali Lipat

Blitar - Debat Capres ketiga rencananya akan digelar pada 17 Maret mendatang. Materi debat yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan kebudayaan.

TKN menegaskan Jokowi sudah punya program on the track di bidang pendidikan dan kesehatan. Mereka menjanjikan akan meningkatkan plafon anggaran dua kali lipat dari yang diterima pemanfaat PKH sebelumnya.

Melakui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), jika terpilih menjadi presiden kembali akan menaikkan plafon anggaran dan cakupannya.

"Sebagai contoh upaya pembukaan lapangan kerja dengan peningkatan kesejahteraan adalah peningkatan plafon penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Jika selama ini menerima Rp 1.890.000 per tahun, jika Jokowi terpilih akan ditingkatkan menjadi Rp 3.780.000 per KK penerima manfaat per tahunnya. Dan itu sudah mulai terealisasi Februari tahun ini," kata Dewan Penasehat TKN M Romahurmuizy pada detikcom saat berkunjung ke Blitar, Kamis (14/3/2019).

Baca juga: TKN Minta Tamu Undangan Dikeluarkan Jika Bikin Gaduh Debat Cawapres

Tak hanya plafon anggaran yang bakal ditingkatkan. Romi juga menjanjikan akan meningkatkan jumlah cakupan penerima manfaat PKH. Dari semula 10 juta KK menjadi 28 juta KK yang menyentuh jumlah masyarakat.

"Selama ini pemerintah telah menggunakan anggaran dari DPR yang diberikan kepada bendahara umum negara. Yang pertama untuk meningkatkan plafon PKH dan kedua menutup defisit BPJS kesehatan," ungkap Ketua DPP PPP itu.

Persoalan yang masih membelit BPJS, menurutnya saat ini terus dalam proses perbaikan. Diantaranya dengan menaikkan jumlah premi yang digunakan.

Tak hanya PKH, Romi juga menambahkan, jika Jokowi terpilih kembali, akan meningkatkan cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Baca juga: Ketum PPP: HTI di Belakang Prabowo

Disinggunh soal kekurangan jumlah tenaga pendidik di Indonesia, Romi menilai, jumlah guru di Indonesia tidak kurang.

"Sebenarnya jumlah guru di Indonesia itu tidak kurang. Rasio murid dan guru Indonesia itu 5 besar tertinggi di dunia. Hanya saja itu dihitung termasuk honorernya juga. Kalau pengajar yang sudah menjadi tenaga tetap memang masih kurang. Tetapi masalahnya kemampuan negara untuk mengangkat mereka. Dan itu masih kita lakukan penyisiran agar anggaran negara bisa digunakan untuk mengangkat mereka," pungkasnya.


Simak Juga 'Jokowi Minta Anggaran PKH Digunakan dengan Bijak':

[Gambas:Video 20detik]

(iwd/iwd)