Ketua Fraksi NasDem DPRD Jabar Eryani Sulam menilai positif pembentukan TAP oleh Ridwan Kamil. Menurutnya tim itu dibentuk untuk membantu kerja gubernur dalam upaya percepatan dan akselerasi pembangunan di Jawa Barat.
"Kalau itu dalam rangka memanfaatkan waktu yang ada, namanya jabatan terbatas. Makanya percepatan dan akselerasi itu penting," katanya saat dihubungi, Rabu (13/3/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu zaman gubernurnya Pak Aher (Ahmad Heryawan) juga ada. Saya kira ini belum diputuskan sesuatu yang permanen. Di awal-awal pemerintahan Pak RK (Ridwan Kamil) butuh masukan dari berbagai pihak. Jadi saya dukung langkah Gubernur bentuk TAP enggak ada yang salah," ucapnya.
Mengenai kehadiran sejumlah timses Pilgub Jabar lalu maupun Elpi Nazmuzzaman, adik kandung gubernur dalam TAP, menurutnya tak ada yang salah.
"Jangan bicara sepicik itu, dari kalangan pendukung beliau profesional banyak. Orang-orang punya kemampuan banyak. Akselerasi pembangunan itu dari berbagai sektor. Timnya (termasuk adik kandungnya) punya kompetensi memadai kenapa tidak, apa yang salah?" ujarnya.
Meski begitu, dia juga mengajak semua pihak turut mengawasi kinerja Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil. Dia optimistis pembangunan Jabar akan lebih baik dalam lima tahun ke depan.
Sementara itu, Anggota Fraksi PPP DPRD Jabar Pepep Syaefulah Hidayat juga menyebut tidak ada yang keliru dalam pembentukan TAP oleh Ridwan Kamil. Karena pembentukan TAP telah melalui kajian secara matang.
"Kalau saya melihat dari sisi pertama tim itu dibentuk tentu atas dasar kajian dari Pemprov sendiri. Karena tidak mungkin sesuatu keputusan tanpa kajian. Sehingga saya melihat sisi positif dalam pembentukan TAP ini," ucapnya.
Menurutnya, TAP perlu diberi kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. "Berikan kesempatan untuk bagaimana manfaat keberadaan (TAP) ini untuk mengakselerasi program visi misi agar cepat terealisasi," katanya.
Mengenai eks timses dan adik kandung Ridwan Kamil yang masuk dalam TAP, dia menilai bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Karena dia yakin, keberadaan mereka telah sesuai dengan kebutuhan.
"Sejauh kriteria memang dibutuhkan oleh kebutuhan keberadaan tim itu dibentuk tentu tidak masalah. Kembalinya ke dasar kajian. Terus untuk memenuhi itu dibutuhkan kompetensi orang-orang. Nah yang harus dilihat bukan persoalan terlibat atau tidak dalam timses. Tapi memenuhi kompetensi enggak, sesuai dengan kebutuhan tim itu dibentuk," ucapnya.
Dia menambahkan, TAP sendiri hanya bertugas memberi masukan kepada gubernur. Tidak dalam tataran implementasi program. Tugas dan pelaksanaan tetap diberikan kepada pejabat yang berwenang.
"Saya kira tim ini bicara tidak mengambil kebijakan secara utuh. Tim ini hanya untuk sinkronisasi, saran pendapat kepada gubernur. Tidak pada wilayah eksekusi. Kalau eksekusi atau pelaksanaan program itu pemerintah daerah punya SOTK," ujarnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar Oleh Soleh, menyatakan keberadaan adik kandung di TAP tak masalah, sepanjang menjaga transparansi, integritas, dan lebih mementingkan kepentingan umum.
"Kami hargai diskresi gubernur karena perlu ada trust (kepercayaan) yang lebih dari sekedar mitra," ujarnya.
Namun Oleh mewanti-wanti jangan sampai kepentingan personal diutamakan dibandingkan kepentingan umum. "Kalau sekarang dihakimi dia tidak profesional tidak baik juga. Kita lihat saja kita tonton bersama dalam satu atau dua tahun ke depan," katanya. (mso/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini