BPN Sebut Ada 17,5 Juta DPT Ganda, Ini Penjelasan KPU

Jakarta - KPU menjelaskan maksud kedatangan Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut ada 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) ganda di Pemilu 2019. KPU menyatakan data tersebut bukan data yang valid dan perlu dikonfirmasi.

"Dari 17,5 juta, ini bukan data invalid, tapi yang menurut pandangan BPN 02 perlu dikonfirmasi. Jadi hasil konfirmasinya adalah 17,5 juta itu pemilih yang terkonsentrasi tanggal bulan lahirnya kepada tiga kelompok, yaitu yang tanggal dan bulan lahirnya, tanggal 1 bulan 7, yang kedua tanggal 31 bulan 12, yang ketiga tanggal 1 bulan 1," kata komisioner KPU Viryan Aziz, di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Viryan mengatakan KPU sudah sudah mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ia menambahkan, data tanggal lahir yang diduga tidak wajar oleh BPN itu juga ditemukan Kemendagri. Berdasarkan data Kemendagri, Viryan mengatakan munculnya data ganda tanggal lahir disebabkan ada warga yang lupa tanggal lahirnya sehingga di sama kan dengan tanggal yang ada, praktik seperti itu sudah ada sejak Pemilu 2014 lalu.
"Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah. Misalnya ada pemilih yang pada saat kegiatan administrasi kependudukan, tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, hal-hal yang sifatnya data seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 31 bulan 12 dan tanggal 1 bulan 1," ujar Viryan.

Selain itu, Viryan juga meluruskan terkait data ganda. Menurut Viryan KPU sudah mengecek DPT sejak September 2018 hingga Februari 2019 dengan berkoordinasi dengan parpol peserta pemilu.

KPU juga sudah menyerahkan 775 ribu data potensi ganda ke partai politik salah satunya Gerindra. Data tersebut juga sudah diminta klarifikasi kembali.
"Terakhir KPU menyerahkan data potensi ganda ke DPP partai Gerindra di bulan Februari sebanyak 775 ribu dari 190 juta (DPT). Itu data pontensi ganda, bukan data ganda. Dan data tersebut sudah kami sampaikan kepada jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali," kata Viryan.

Viryan mengatakan KPU akan melakukan pengecekan terhadap data yang diduga ganda yang dilaporkan BPN. Selain itu KPU juga akan mengecek potensi data ganda 775 ribu.

"Iya sedang berjalan, namun kita sedang memang sudah menjelang Pemilu ya, kita sih berharap ini bisa diserahkan datanya sejak Desember lalu sehingga bisa dilakukan pengecekan, namun demikian tetap kita kerjakan" kata Viryan.
Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, menyambangi kantor KPU. Hashim menyebut ada 17,5 juta nama di daftar pemilih tetap (DPT) yang mereka anggap tidak wajar.

"Kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dll," kata Hashim di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3). (yld/jbr)