"Kami BPN tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17,5 juta nama ya, itu minimal. Itu namanya dianggap ganda, bisa juga dinilai invalid dll," kata Hashim di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
Hashim mengatakan tim IT BPN melakukan verifikasi dan investigasi terhadap data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP) tanggal 15 Desember 2018. Hashim mengatakan data yang dianggap tak wajar, misalnya orang yang lahir pada tanggal 1 Juli secara akumulasi mencapai 9,8 juta, tetapi pada hari lainnya seperti 2 Juli datanya hanya 520 ribu sehingga itu dianggap tak wajar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada tiga tanggal kelahiran yang dianggap tak wajar oleh Hashim, pertama 1 Juli sebanyak 9,8 juta, tanggal 31 Desember sebanyak 5,3 juta, dan 1 Januari 2,3 juta. Dia menambahkan, BPN dan KPU akan melakukan pengecekan DPT bersamaan ke daerah terkait temuan DPT janggal tersebut.
"So, ini yang kami sampaikan dan kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif ya, nanti kami akan diberikan waktu untuk mengadakan bukan coklit, tapi pengecekan lapangan bersama secara random kita akan cek beberapa hal nanti kami akan laporkan lagi kepada kawan-kawan media," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
Sementara itu juru debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria mengatakan ada data lebih dari 300 ribu orang yang berumur diatas 90 tahun. Kemudian ada yang berumur di bawah 17 tahun sampai 20.475 ada di DPT. Riza mengapresiasi KPU terbuka dan merespons baik pertemuan tersebut.
"KPU janji akan perbaiki, revisi dan perbaiki. Kami harap semua masyarakat sama-sama kawal dan pastikan agar DPT bersih nggak ada manipulasi ganda dan kesalahan lain sehingga pemilu berkualitas," ujar Riza.
Simak Juga 'Cegah Ada Kecurangan, Gerindra Minta Kader Kawal DPT Pemilu 2019':
(yld/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini