Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Proses Surat Anies Soal Saham Anker Bir

Jakarta - Polemik wacana penjualan saham yang dimiliki Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tbk masih terus berlanjut. Kali ini, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengungkap bahwa rencana penjualan saham ini sudah pernah secara resmi disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ketua DPRD Prasetio Edi.

"Saya baru tahu, rupanya surat resmi itu sudah dikirim Pak Gubernur ke Pak Ketua Mei 2018. Saya baru tahu," ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Syarif, kepada detikcom, Kamis (7/3/2019).

Baca juga: PPP: Debat Tahan-Jual Saham Anker Buang Energi, Kalau Mau Jual Silakan

Syarif turut menunjukkan copy dari surat bernomor 479-1.822.4 dengan hal 'Permohonan Persetujuan Penjualan Saham PT Delta Djakarta Tbk'. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD sehubungan dengan rencana penjualan saham di produsen Anker Bir itu.

Namun, sayangnya, surat permohonan persetujuan penjualan saham itu tidak disampaikan Prasetio kepada Wakil Ketua DPRD maupun fraksi-fraksi di DPRD DKI. Syarif pun mengaku kecewa dengan sikap Prasetio.

"Ternyata surat itu sudah lama, kenapa surat itu nggak pernah disampaikan ke anggota fraksi DPRD. Sehingga kan cukup waktu membicarakan, kalau sekarang kan jadi ramai polemik itu padahal kan udah lama. Saya agak kecewa juga dengan ketua kenapa surat itu nggak diedarkan ke fraksi-fraksi," tuturnya.

Baca juga: Polemik Saham Anker Bir Milik Pemprov DKI, Jual atau Tahan?

Untuk itu, Syarif meminta Prasetio untuk segera meneruskan surat permohonan persetujuan tersebut ke anggota dewan lainnya. Dengan demikian, polemik ini akan segera diakhiri dan dibahas di DPRD.

"Saya sih minta ke Ketua segera lah teruskan surat itu ke wakil ketua dan lakukan pembahasan," kata Syarif.

Surat permohonan tersebut sebelumnya juga pernah diungkap oleh Prasetio. Prasetio mengatakan Anies pernah berkirim surat terkait rencana penjualan saham bir tersebut namun tak ia tanggapi.

"Nggak ada (komunikasi), cuma menyurati, nggak saya tidak lanjut," kata Pras di kantornya, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/3). (mae/tor)