Polemik Saham Anker Bir Milik Pemprov DKI, Jual atau Tahan?

Jakarta - Kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), masih berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda pendapat dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Anies tetap pada keputusannya menjual saham itu. Dia juga akan melaporkan anggota DPRD DKI yang menolak penjualan saham produsen Anker Bir kepada warga DKI.

"Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan. Jadi Dewan itu kan wakilnya rakyat ya. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui, ya kami lapor ke rakyat," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca juga: Babak Baru Pro-Kontra Saham DKI di Bir Anker

Sedangkan Prasetio pada posisi menolak penjualan saham produsen Anker Bir tersebut. Dia menuturkan tidak ada keuntungan berarti dari penjualan saham bir tersebut.

"Dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar, terus mau dijual Rp 1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya. Saya sebagai orang muslim, ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagilah," kata Prasetio.

Silang pendapat itu turut dikomentari anggota Dewan lainnya. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai alasan penjualan saham itu harus jelas, bukan hanya soal haram dan halal.

"Kenapa nggak sekalian Bank DKI dijual. Kan riba, tuh. Coba dipikirkan baik-baik, matang-matang. Terus yang mau beli itu siapa sebenarnya, perusahaan siapa yang mau beli itu. Mudah-mudahan, kalaupun niatnya baik, bukan dikarenakan keinginan untuk melepas dikarenakan ada perusahaan dari kolega dekat. Kemudian mengalaskan pada alasan seperti... kalau mau melepas, ya lepas saja," ucap Bestari.

"Kalau memang itu dikatakan sebagai barang haram, ya tanya lagi, bank itu kan juga ada riba, kenapa nggak sekalian saja. Atau Bank DKI ubah saja jadi bank syariah, biar sesuai selera Pak Gubernur," imbuh Bestari.

Sedangkan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sepakat dengan Anies. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan justru DPRD cenderung setuju dengan penjualan saham PT Delta.

"DPRD cenderung setuju. Kenapa? Karena pemerintah itu tugasnya adalah membuat regulasi dan menjadi wasit. Jadi tidak perlu ikut bermain di dalam peredaran maupun penjualan minuman keras ini. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Jadi menurut saya, Gubernur harus segera menjual saham pemerintah di PT Delta supaya tidak menjadi dispute atau perbedaan pendapat lagi soal hal seperti ini," ucap pria yang akrab disapa Sani itu.

"Ya harus menyampaikan rancangan penjualan sahamnya. Nanti DPRD akan bahas. Segera," imbuh Sani.

Selain itu, ada dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang heran atas tudingan Anies yang menyebut penolakan anggota DPRD DKI Jakarta terhadap penjualan saham produsen Anker Bir itu lantaran ingin meraup untung dari penjualan bir. Menurut PDIP, hal itu seolah Anies membawa persoalan penjualan saham itu ke ranah halal dan haram.

"Ini kan persoalannya kita dihadapkan halal dan haram kan ini. Kita jangan bicara itu dululah. Ini yang kita tuntut kan kajiannya kayak apa," ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.

Baca juga: Anies Lapor ke Warga DKI: Dewan Anda Ingin Punya Saham Bir Terus

"Orang itu aset. Aset Pemprov, aset rakyat. Ketika aset Pemprov mau kita lepas, tentunya perlu tahu kajiannya apa. Saya nggak mau anggota Dewan saat ini digugat oleh anak-cucu kita. Tetapi kalau kajiannya memang mengharuskan kita melepas, ya coba kita duduk bareng. Enak to. La ini belum apa-apa kita sudah dihadapkan dengan halal dan haram. Seolah kalau kita nggak setuju kita dianggap tidak pro. Kan jadi repot kalau jalan pikirannya begitu," imbuh dia.

Sedangkan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta persoalan itu tidak dilihat dari barang yang diperdagangkan saja. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif meminta Anies melihat secara menyeluruh persoalan wacana penjualan saham itu.

"Kita legislatif punya pandangan bahwa kita masih butuh banyak duit untuk pembangunan. Maka dibuatlah BUMD, lalu dibuat jadi PT, lalu setor dividennya ke pemda. Ketika itu dilepaskan, kan berkurang pendapatan kita. Visinya di situ. Ada pengurangan pendapatan daerah kita, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lainnya itu yang akan berkurang. Nah, legislatif boleh dong berpendapat. Lo ada banyak saham gitu dilepas, nanti kita usaha gimana?" tuturnya.

Selain itu, Syarif meminta ada solusi setelah saham di produsen Anker Bir itu dijual. Dia enggan, setelah pelepasan, tidak ada usaha pengganti untuk menggantikan saham yang dijual tersebut.

"Harusnya ada jalan keluar kalau seumpama ada yang keberatan saham birnya. Bisa nggak pemerintah membeli saham usaha lain. Kalau memang kepentingannya mencari duit, mencari pendapatan. Atau ditukar dengan pembelian saham lain. Jangan setelah dilepas, uang segar itu mengendap ke mana?" kata Syarif.

Untuk diketahui, berdasarkan keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Senin (4/3/2019), saham Pemprov DKI saat ini tercatat 210,2 juta lembar saham atau meningkat dari sebelumnya sebanyak 186,8 juta saham.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Pemprov DKI, jumlah saham di DLTA pada 1970 sebesar 23,34 persen. Kemudian, ditambah milik Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya), yang juga milik Pemprov DKI, sebesar 2,91 persen.

Kemudian, pada 2000, BP IPM Jaya dibubarkan. Selanjutnya, kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI tercatat menjadi 26,25 persen pada 2019.

detikcom turut membuat jajak pendapat berkaitan dengan persoalan ini dengan berita berjudul Gubernur Anies vs Ketua DPRD DKI soal Saham Anker Bir, Apa Kata Warga DKI? seperti pada tautan ini.

Hingga pukul 22.50 WIB, jajak pendapat itu menunjukkan pihak yang lebih ingin mempertahankan saham itu. Hasilnya yaitu 86 orang pembaca menginginkan saham dipertahankan berbanding dengan 36 orang pembaca yang ingin saham Anker Bir dijual. (dhn/jbr)