"Polisi harus turun tangan," ujar Syukri kepada wartawan di sela-sela menghadiri deklarasi Pemilu damai bersama Laskar Harokah Islamiyah di Pendopo Kandang Macan Yogyakarta, Rabu (6/3/2019).
Wakil Wali Kota Yogyakarta 2001-2006 ini menegaskan, apapun alasanya WNA tidak boleh tertera di DPT. Pemerintah, aparat kepolisian dan penyelenggara Pemilu harus mengusutnya. "Kalau enggak ya namanya kecurangan kan itu ya," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, temuan 10 WNA masuk DPT di DIY merupakan bukti adanya indikasi kecurangan di Pemilu. Kecurangan seperti itu perlu diusut tuntas agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
"Saya berharap nanti Polda (DIY) juga aktif bersikap. Sultan sebagai Gubernur (DIY) juga harus bertindak untuk itu semuanya. Kita amankan Yogyakarta bareng-bareng," tuturnya.
Lebih lanjut, tokoh PPP Khittah ini tak membantah Yogyakarta adalah salah satu kota yang rawan konflik di Pemilu mendatang. Untuk meminimalisir potensi konflik, dia meminta setiap laskar dan simpatisan parpol menahan diri.
![]() |
Untuk meminimalisir potensi konflik, Syukri berpendapat sudah semestinya aparat kepolisian mengumpulkan pihak-pihak terkait. Supaya terjalin kesepahaman untuk bersama-sama menjaga kondusifitas di Pemilu.
"Jelang Pemilu terbuka ini semestinya sudah harus dikumpulkan semua elemen. Baik pemerintah daerah, parpol, kemudian juga semua pihak," pungkas dia.
Saksikan juga video 'Mendagri Pastikan 4 WNA Pemilik e-KTP Dicoret dari DPT':
(ush/mbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini