Soal Polemik Reorganisasi, LIPI Tunggu Rekomendasi Tim Penyelaras

Jakarta - Polemik terkait kebijakan reorganisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) masih bergulir. LIPI mengisyaratkan tak akan memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan kebijakan reorganisasi tersebut.

"Tanggapan LIPI terhadap polemik reorganisasi, kami menunggu rekomendasi tim penyelaras," kata LIPI dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/2/2019).

Tim Penyelaras dibentuk secara khusus oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin. Tim penyelaras tak hanya beranggotakan para pihak dari LIPI, melainkan ada juga perwakilan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Baca juga: Profesor-Peneliti Gulirkan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala LIPI

"Jalan keluarnya adalah membentuk tim penyelaras, jadi bukan hanya LIPI sendiri tapi tim penyelarasnya yaitu Kementerian Risetdikti, kemudian KemenPAN, dan BKN, dan LIPI sendiri," kata Syafruddin kepada wartawan di kantor KementerianPAN RB, Jalan Kavling 69, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Tim Penyelaras saat ini tengah memetakan kerangka kerja penyelesaian polemik reorganisasi LIPI. Tim Penyelaras akan membuka ruang dialog bagi semua pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lengkap, menyeluruh dan obyektif untuk penyelesaian masalah-masalah yang muncul pascareorganisasi LIPI.

Selain memetakan kerangka kerja, Tim Penyelaras juga memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian dan usulan kebijakan sesuai koridor regulasi yang ada. Rencananya, Tim Penyelaras akan memberikan rekomendasi kepada Menteri PANRB dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Baca juga: MenPAN Bentuk Tim Penyelaras Selesaikan Kontroversi Reorganisasi LIPI

Diberitakan sebelumnya, profesor dan peneliti LIPI melayangkan mosi tidak percaya kepada Laksana Tri Handoko selaku kepala LIPI. Mereka menyatakan tak percaya dengan kepemimpinan Handoko dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertindak tegas.

"Setelah mengamati perkembangan situasi yang semakin memburuk di LIPI sebagai akibat kepimimpinan yang otoriter, tidak transparan, tidak kolegial, tidak partisipatif, tidak humanis dan tidak inklusif maka kami tidak lagi percaya dengan kepemimpinan Dr Laksana Tri Handoko sebagai Kepala LIPI. Guna mencegah dampak kerusakan lebih lanjut, kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk MEMBERHENTIKAN Dr Laksana Tri Handoko dari jabatannya sebagai Kepala LIPI," kata perwakilan profesor dan peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo di Gedung Widya Graha lantai 7, LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2). (zak/fjp)