Pemprov DKI Jamin Tak Ada Jual-Beli Lurah Saat Rotasi Besar-besaran

Jakarta - Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah menjamin tidak ada jual-beli jabatan lurah saat rotasi 1.125 pejabat DKI Jakarta. Bila ada bukti, Saefullah meminta agar informasi itu diteruskan kepadanya.

"Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Kalau ditemukan di lapangan, infokan ke saya. Saat itu juga kita selesaikan, kalau ada penerimaan permainan uang," ucap Saefullah kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Anies Rotasi Pejabat DKI, PKB Soroti soal Isu 'Tarif' Lurah

Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kewenangan merotasi pejabat di bawahnya. Hal itu untuk mendukung program yang telah dicanangkan.

"Semua itu hak pimpinan. Jadi, rotasi di TNI, Polri, dan daerah lain, di mana saja. Itu biasa-biasa saja rotasi itu. Kalau kepala daerah mau mengusung visi-misi lebih cepat terwujud. Ya hak dia untuk rotasi," kata Saefullah.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut rotasi Anies terhadap lurah dan camat berbau politis. Apalagi, menurut Prasetio, banyak lurah dan camat yang diturunkan menjadi sekretaris lurah dan sekretaris camat.

"Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," ujar Prasetio saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/2).

Namun Anies menepis Prasetio. Anies menegaskan kewenangannya dalam perombakan pejabat di Pemprov DKI.

Mengenai isu jual-beli jabatan lurah itu disoroti Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas. Namun, di sisi lain, dia mendukung rotasi pejabat besar-besaran oleh Anies bila tujuannya untuk proses penyegaran organisasi.

Baca juga: Gerindra DKI Bela Anies: Rotasi Pejabat DKI Sudah Benar, Tidak Politis

"Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung tetapi untuk desas-desur bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti Pak Anies (perhatikan). Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif," kata Hasbiallah.

Hasbi mengaku tidak tahu pasti soal kebenaran informasi tersebut. Menurut dia, kabar soal tarif menjadi lurah ini memang beredar di kalangan PNS.

"Rame isu di kalangan bawah, di lurah seperti itu, yang saya tahu. Kebenarannya mana saya tahu," ujar dia. (dhn/dhn)