"Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung tetapi untuk desas-desur bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti pak Anies (perhatikan). Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, saat dihubungi, Rabu (27/2/2019) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rame isu di kalangan bawah, di lurah seperti itu, yang saya tahu. Kebenarannya mana saya tahu," ujar dia.
Dia juga menyoroti mengenai sejumlah jabatan yang masih diisi oleh Plt (pelaksana tugas). Menurut dia, setiap posisi harus diisi oleh pejabat definitif.
"Ini kelemahan pak Anies, kita dukung kalau misalnya penyerapannya rendah. Tapi tepat dong, kalau ganti seseorang itu, tidak boleh nuggu lagi plt nya," ujarnya.
Atas dasar tersebut, Hasbi menyebut Anies tidak paham administrasi pemerintahan. Pemerintah itu, menurut Hasbi, seharusnya tidak boleh kosong meskipun dalam waktu yang singkat.
"Ini Anies nggak ngerti adminisitrasi, kalau ngerti administrasi langsung dong ntar. Kan untuk pelayanan lebih baik, satu jam pun pelayan masyarakat tidak boleh terbengkalai," imbuh Hasbi.
Anies sebelumnya melakukan rotasi terhadap 1.125 pejabat Pemprov DKI termasuk camat dan lurah. Anies mengatakan mempunyai kewenangan untuk merombak pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat dan lalu kalau misalnya itu urusannya pilkada, saat itu lah. Kan ini tidak," ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakpus, Rabu (27/2/2019).
Saksikan juga video 'Rotasi Pejabat Dituduh Politis, Anies: Imajinasi Boleh-boleh Saja':
(knv/fai)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini