Anies Bantah Rotasi Pejabat Politis: Gubernur Punya Kewenangan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah dugaan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut rotasi pejabat bersifat politis. Anies menegaskan kewenangannya dalam perombakan pejabat di Pemprov DKI.

"Gubernur punya wewenang untuk rotasi 6 bulan setelah menjabat, dan lalu kalau misalnya itu urusannya pilkada, saat itu lah. Kan ini tidak," ujar Anies kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Anies menegaskan, rotasi dan mutasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja. "Ini adalah semua soal kinerja selama satu setengah tahun ini," katanya.

Tapi Anies tak mau banyak berkomentar soal dugaan yang dilontarkan Prasetyo. Setiap orang disebut Anies punya pemikiran masing-masing.

"Ya imajinasi orang boleh-boleh saja ya. Kita nggak bisa melarang pemikiran orang," kata Anies.

Baca juga: Rotasi Anies Dicurigai Berbau Politis

Sebelumnya, Prasetyo menyebut rotasi Anies terhadap lurah dan camat berbau politis. Apalagi banyak lurah dan camat yang diturunkan menjadi sekretaris lurah dan sekretaris camat.

"Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," ujar Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/2).

Baca juga: Anies Reshuffle Besar-besaran, Ketua DPRD DKI: Politis!

Menurut Prasetyo, lurah dan camat sedang merintis jabatan birokrasi. Prasetyo mengaitkan urusan rotasi pejabat Pemprov DKI dengan dendam politik Pilkada DKI 2017.

"Dia (lurah camat) kan birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. Dari lurah jadi sekkel kan nggak betul. Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai," katanya. (aik/fdn)