Anies Reshuffle Besar-besaran, Ketua DPRD DKI: Politis!

Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai rotasi pejabat besar-besaran oleh Gubernur Anies Baswedan bernuansa politis. Sebab, banyak posisi camat dan lurah yang dipindahkan, bahkan diturunkan.

"Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," ucap Prasetio saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Pengumuman! Ini 16 Jabatan Eselon II DKI Jakarta yang Siap Lelang

Anies telah melantik 1.125 pejabat di DKI Jakarta pada Senin (25/2). Anies dan pejabat lainnya tidak merinci berapa lurah dan camat yang diganti kepada media. Tapi untuk jabatan eselon III, termasuk camat, ada 274 orang. Sedangkan untuk eselon IV, termasuk lurah, ada 836.

Prasetio melihat rotasi itu sebagai persoalan suka dan tidak suka. "Akhirnya pemerintahan daerah melihat orang yang baik dicopot, diganti karena like and dislike," ucap Prasetio.

"Lurah telah meniti karier menjadi birokrat dari bawah. Jangan diturunkan karena masalah atau dendam politik."

Baca juga: Pangkatnya Diturunkan oleh Anies, Eks Kadis LH Legawa

"Dia kan birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. Dari lurah jadi sekkel kan nggak betul. Jangan ada dendam politiklah, pilkada sudah selesai," ucap Prasetyo.

Namun Prasetio tidak mempermasalahkan soal perubahan eselon II setingkat kepala dinas. Baginya, itu hak gubernur jika ada evaluasi.

"Kalau memang ada beberapa saya baca di media, ada beberapa kadis. Kalau kepala dinas itu baik, nggak harus didemosi kalau yang nggak baik, boleh (diganti) itu memang hak diskresinya gubernur," ucap Prasetio.

Sebelumnya, Anies beralasan rotasi ini sebagai penyegaran organisasi. Hal ini untuk memunculkan inovasi dan terobosan dari pejabat baru.

"Bagi Pemprov, berkepentingan untuk lakukan pembaruan di setiap posisi yang ada. Bagi sebuah organisasi, rotasi mutasi itu wajar karena organisasi perlu pembaruan," kata Anies, Senin (25/2). (aik/rvk)