TKN: Pidato Jokowi Tunggu Kembalikan Lahan Tak Hanya untuk Prabowo

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan pidato Jokowi soal pengembalian konsesi lahan berlaku umum. TKN meminta agar kubu capres Prabowo Subianto tak terlalu sensitif.

"Pertama, pidato Pak Jokowi yang tadi malam yang terkait dengan soal beliau nunggu kalau ada yang mau mengembalikan lahan, itu kan pidato yang bersifat umum saja. Artinya memang itu ditujukan kepada siapapun para elite yang menguasai lahan dan kemudian mau mengembalikan. Jadi juga jangan terlalu sensitif seolah-olah itu hanya untuk Pak Prabowo," kata Wakil Ketua TKN Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Penjelasan Program Anyar Jokowi: Kartu Sembako, KIP Kuliah dan Kartu Pra-Kerja

Meski begitu, Arsul tak menganggap pidato Jokowi soal konsesi adalah 'senjata makan tuan' untuk kubunya. Menurutnya, pernyataan Jokowi bukanlah dekrit yang mewajibkan para pemilik konsesi untuk mengembalikan lahannya kepada negara.

"Saya kira tidak merupakan bumerang, karena yang disampaikan Pak Jokowi itu kan bukan dekrit. Beda dengan dekrit yang kemudian mewajibkan orang untuk katakanlah mengembalikan lahan. Itu kan katakanlah sikap mempersilakan. Kalau memang ada siapa saja, sekali lagi, yang kemudian ingin mengembalikan lahan, ya dibuka," ujarnya.

Karena pidato Jokowi itu bukan dekrit, kata Arsul, jadi pengembalian lahan itu kembali kepada pihak masing-masing. "Termasuk kembali kepada katakanlah perusahaan-perusahaan Pak Prabowo yang menguasai lahan itu. Mau kemudian menyambut ajakan Pak Jokowi atau nggak," imbuhnya.

Arsul sekali lagi menegaskan jika pidato tersebut berlaku umum dan didengar oleh semua pihak, termasuk elemen pendukung Jokowi sendiri. Menurut Arsul, pidato yang disampaikan Jokowi pada Konvensi Rakyat tersebut disusun bersama-sama dengan TKN.

"Pak Jokowi menyiapkan pidatonya itu juga dengan mendengarkan masukan dari banyak pihak, termasuk dari TKN. Kami memang menyampaikan, ya karena ini kan juga kontestasi. Dalam kontestasi itu, yang namanya pandangan politik ataupun rencana kebijakan dengan realitas itu kan harus match," tutur Arsul.

"Saya kira ini di manapun dalam kontestasi politik manapun pasti yang terkait dengan, bukan personal ya, yang terkait dengan katakanlah rekam jejak dari calon yang bersangkutan itu pasti akan harus di-disclose atau ter-disclose lah. Itu hal-hal yang wajar. Yang penting bukan hal-hal yang sangat personal sifatnya," imbuhnya.

Baca juga: Sara Djojohadikusumo Kritik Janji 3 Kartu Baru Jokowi

Sebelumnya, Jokowi menyinggung penerima konsesi besar dan dia menunggu si pemilik mengembalikannya ke negara. Jokowi lalu menyindir penerima konsesi (pemberian hak izin tanah oleh pemerintah) dengan luas yang besar.

"Nah, nah, nah, jika ada penerima konsesi besar yang mau mengembalikan ke negara...," kata Jokowi. Ucapan Jokowi terhenti sejenak lantaran riuh massa yang hadir.

"Saya ulang, jadi, jadi kalau ada konsesi besar yang ingin dikembalikan ke negara, saya tunggu. Saya tunggu, saya tunggu sekarang. Dan akan, dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Karena masih banyak rakyat yang membutuhkan," ucap Jokowi. (azr/idh)