"Ya silakan masyarakat menilai sendiri dari program-program yang dulu dijanjikan dan bagaimana mereka berjalan sekarang," ujar juru bicara BPN, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kepada wartawan, Senin (25/2/2019).
Rahayu atau akrab disapa Sara mengatakan pelaksanaan dari program-program dalam bentuk kartu itu harus jelas. Dia meminta transparansi dari pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Sara, semua kartu-kartu tersebut tak diperlukan andai negara sudah hadir untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Sara juga menyoroti verifikasi dan validasi dari program-program tersebut.
"Kalau negara sudah hadir dengan kebijakan yang menguntungkan dan menyejahterakan rakyat selama ini, semua kartu-kartu ini tidak perlu dijanjikan dan direncanakan lagi pengadaannya. Apalagi jika verivali (verifikasi dan validasi) data masih bermasalah dan belum ada data terpadu yang digunakan secara kesepakatan oleh lintas kementerian/lembaga negara," kritik politikus Partai Gerindra itu.
Janji akan program KIP Kuliah, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja itu disampaikan Jokowi lewat pidatonya di Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju, Minggu (24/2). Jokowi mengatakan dirinya ingin melakukan hal yang lebih banyak lagi bagi rakyat setelah sebelumnya berbicara manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Tetapi, semua hal tersebut tidaklah cukup. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi.
Saksikan juga video 'Program Baru Jokowi: KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja dan Kartu Sembako Murah':
(gbr/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini